MenteriNegara BUMN Dahlan Iskan mengusulkanadanyatambahan anggarandalam bentuk Penyertaan Modal Negara kepada empat perusahaan BUMN. Keempat perusahaan ituadalahPT Permodalan Nasional Madani Persero (PNM), PT Hutama Karya Persero, Perum Perumnas dan PT Pegadaian Persero.
Usulan ini diajukan kepadaDPR dengan pertimbangan untuk mendukung kredit usaha mikro dan menengah, terutama untuk PNM. Sementara untuk perumnas, PMN ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan rumah murah bagi masyarakat, untuk Pegadaian dengan mempertimbangkan dapat menyalurkan pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah, serta PMN untuk Hutama Karya bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol.
"Penambahan PMN kepada BUMN bukan saja untuk penyelamatan atau perbaikan modal, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas usaha untuk mewujudkan BUMN sebagai engine growth,” kata Dahlan Iskan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Komplek DPR, Selasa (25/9).
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 yang dipaparkan sebelumnya, Dahlan Iskan dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah mengusulkan PMN kepada empat BUMN berupa fresh money. Empat BUMN tersebut meliputi PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar Rp2 triliun, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero sebesar Rp2 triliun dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp500 miliar.
Pada dasarnya, empat BUMN ini juga memiliki tujuan sama dengan empat BUMN yang disebutkan di atas. Namun, untuk PT Akrindo dan Perum Jamkrindo, penambahan PMN dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk melanjutkan revitalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memang telah mulai dilaksanakan pada 2010 lalu. Hal ini dianggap pengitng karena kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional cukup besar.
Sementara untuk penguatan modal PT PPA diperlukan dalam rangka pelaksanaan restruktualisasi atau revitalisasi BUMN, pengelolaan aset dan investasi antara lain untuk revitalisasi BUMN konstruksi, pengembangan usaha dok dan perkapalan, pengembangan jasa keuangan, pengembangan usaha industri aviasi termasuk maintenance, repair, overhaul serta investasi pada aset properti BUMN.
Disamping pengajuan usulan untuk PMN, Dahlan Iskan juga mengajukan usulan anggaran Kemeneg BUMN 2013 sebesar Rp143,6 miliar. Angka ini sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Presiden SBY tanpa ada pengurangan ataupun kelebihan dari Kemeneg BUMN.
“Itu sudah cukup, kita harus berhemat dan jangan membuang-buang uang negara,” ujarnya.
Komisi VI DPR juga menyetujui besarnya pagu anggaran yang diajukan oleh Kemeneg BUMN. Menurut dewan, angka tersebut sudah sesuai dengan total yang diajukan oleh Presiden SBY.
“Komisi 6 menerima pagu anggaran Rp143,6 miliar yang diajukan oleh Kemeneg BUMN,” kata Wakil Ketua Komisi VI Benny K Harman pada akhir raker bersama Kemeneg BUMN.
Namun, persetujuan ini tetap saja mendapatkan catatan penting dari DPR terkait dengan PMN. DPR belum menyetujui penambahan PMN untuk empat BUMN yang baru diusulkan karena masih harus membicarakan hal tersebut bersama anggota lainnya secara internal. Serta, DPR juga akan membahas terkait tugas dan fungsi Eselon I pada Kemeneg BUMN.