Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mengutuk keras aksi pembubaran pertemuan keluarga korban 1965, oleh Front Anti Komunis Indonesia (FAKI), pada Minggu (27/10).Elsam juga menyayangkan sikap dari kepolisian yang tidak memberikan perlindungan memadai bagi para korban, untuk menggunakan hak berkumpul mereka, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
“Sikap aparat penegak hukum ini bukanlah yang pertama kali terjadi, dan bila terus berlangsung dapat menjadi bentuk persetujuan diam-diam terhadap dipergunakannya kekerasan oleh kelompok sipil untuk membungkam kebebasan warga negara dalam melaksanakan hak berkumpul dan berekspresi yang dijamin Konstitusi,” tulis Elsam dalam siaran pers, Senin (28/10).
Menurut Elsam, peristiwa ini menambah daftar panjang kegagalan institusi kepolisian untuk menempatkan diri sebagai pelindung hak asasi warga negara dihadapan kekuatan organisasi massa yang menjustifikasi kekerasan. Pembiaraan aksi sepihak dengan kekerasan, lanjut Elsam, akan menempatkan institusi kepolisian sebagai bagian dari ancaman atas penikmatan hak asasi warga negara.
“Selama ini, para korban peristiwa 1965, masih terus mengalami diskriminasi dan stigma, yang menjauhkan dari akses untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana warga negara dan menempatkan mereka dalam kemiskinan yang turun temurun,” ungkap Elsam.
Melalui siaran pers, Elsam mendesak Kepolisian segera memproses secara hukum para penyerang, yang telah membubarkan pertemuan tersebut dan mengakibatkan setidaknya lima orang terluka. Selain itu, Elsam juga mendesak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan perlindungan hak konstitusional bagi seluruh kelompok yang hidup di Yogyakarta, dan menekan aksi-aksi pemaksaan dari kelompok intoleran, yang kian memperburuk citra Yogyakarta sebagai wilayah yang toleran.