Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang partner pada kantor konsultan Ernst & Young, Jos F. Luhukay, saat menyampaikan pandangannya pada seminar tentang aplikasi e-government (e-Gov) di Jakarta, (31/10). "Jangan sampai pelaksanaan e-government di Indonesia pelaksanaannya senasib dengan proyek-proyek terdahulu," tegas Jos.
Jos menjelaskan, sedari dulu Indonesia sudah melakukan beberapa kali upaya untuk menyatukan sistem informasi seluruh Indonesia dalam suatu jaringan nasional. Namun dengan berbagai keterbatasan yang belum mampu dipenuhi oleh pemerintah, rencana yang baik tersebut selalu gagal pada tahap realisasinya.
Sebut saja proyek Sistem Informasi Manajemen Nasional (Simnas) pada era 1980-an. Menurut Jos yang pada saat itu juga ikut menangani, proyek tersebut gagal karena Indonesia masih mempunyai keterbatasan sumber daya. Sumber daya manusia Indonesia masih rendah dan dana pun masih seret.
Masalah serupa juga dihadapi pada proyek yang disebut dengan Nusantara 21. Proyek besar ini semula menjanjikan suatu solusi tuntas soal jaringan informasi yang saling menghubungkan sumber-sumber informasi di Indonesia. Namun akhirnya proyek tersebut lambat laun pudar dan hampir tidak terdengar lagi sekarang.
Karena itu menurut Jos, dari pada merencanakan proyek besar menghubungkan semua jaringan, akan lebih realistis jika melakukan beberapa project pilot saja. Atau jika pun tetap ingin dilakukan maka akan lebih relistis jika rencana tersebut dilaksanakan dengan pola outsourcing dari pada dilaksanakan pemerintah sendiri.
Sisfonas tulang punggung E-Gov
Sebelumnya dalam kesempatan tersebut diterangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan e-gov. Deputi bidang jaringan Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi, Cahyana Ahmadjayadi, menjelaskan bahwa e-gov adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Melalui pengembangan e-government, menurut Cahyana, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Ternyata sambutan dari pemerintah daerah cukup baik.
Sementara ini progresifitas dari banyak pemerintah daerah diwujudkan dengan kepemilikan website dan email address. Padahal menurut Cahyana, e-Gov bukan sebatas website dan e-mail saja. "ada nilai-nilai baru seperti keterbukaan, sistematisasi dan efisiensi yang harus disemaikan," jelasnya
Untuk bisa mewujudkan e-Government, mau tidak mau dan suka tidak suka, integrasi sistem menjadi prioritas awal guna memulainya."I before e (infrastructure before electronic), itu rumusnya," kata Cahyana. Salah satunya dengan mengembangkan sistem informasi nasional (Sisfonas) sebagai tulang punggung e-gov.
PT Telkom sudah siap
Untuk mengembangkan Sisfonas tentunya diperlukan jaringan yang besar. Selain luasnya daerah jangkauan, titik yang akan dihubungkannya pun cukup banyak. Menurut Cahyana, tidak kurang dari 600 titik (node) akan terhubung dalam jaringan nasional ini.
Menaggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Telkom yang diwakili salah seorang deputinya menyatakan bahwa PT Telkom siap untuk turut menunjang Sisfonas tersebut. Dengan jaringan yang sudah menyebar ke segala pelosok PT Telkom memang ideal untuk mengemban tugas penyediaan jaringan.
PT Telkom menyatakan bahwa selain menyediakan jaringan, perusahaan tersebut juga siap dengan segala komponen yang dibutuhkan dalam jaringan tersebut. Keamanan jaringan akan dijamin dengan sistem security yang canggih, juga dari sisi deliveibility, dan integrity-nya.