Efektivitas Kompetensi Peradilan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Actio Pauliana

Untuk menjamin adanya kesatuan pandangan dan tindakan di antara para hakim pengadilan dalam menyikapi gugatan actio pauliana, maka perlu ada pengaturan dalam suatu PERMA sebagai pedoman bagi para hakim.

Lilik MulyadiPT. Alumni, Bandung. 2009, Hal, 308.

Rahayu Hartini, , Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 106.

Pasal 19 dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, serta pasal 21 Undang-undang nomor 37 tahun 2004.

[i], Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordering Junto Undang-Undang No.4 Tahun1998Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang[ii], “Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan”. [iii]“Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan PengadilanNiaga & Lembaga Arbitrase”[iv]Faillissementsverordening