Itupun untuk teleconference standarnya harus betul-betul dipikirkan secara matang. Bila standar itu tak terpenuhi dikhawatirkan benih-benih kecurangan seperti mengarahkan jawaban saksi saat persidangan akan sangat mudah dilakukan. Jadi tak semudah itu meluncurkan sistem pembuktian elektronik, semuanya perlu dilakukan secara bertahap.
“Pembuktian elektronik tak sesederhana beli beberapa laptop terus dijejerin seolah-olah itu adalah courtroom. Semua fasilitas itu ada kaitannya dengan court recording, audio-video recording dan banyak fungsi lainnya yang biayanya jelas sangat mahal,” ungkapnya.
(Baca: Siap-siap, Litigasi Lewat E-Court Dimulai Tahun Ini)
Singapura, negara kecil dengan PDB yang besar pun tak semua ruang sidangnya menggunakan court technology, persidangan yang bisa dilakukan secara elektronik juga dipilih secara selektif atau terbatas pada perkara tertentu saja, seperti perkara-perkara yang sudah full panel, perkara yang dipegang oleh hakim Majelis yang bisa menggunakan itu. Begitupun Australia, negara yang diketahui telah mengimplementasikan e-courtroom sejak 2014 itu juga terbatas untuk kasus-kasus dengan kriteria tertentu.
Hanya saja, Arya tak menampik memang untuk rencana jangka panjang MA memiliki rencana untuk masuk ke arah E-litigation jenis pembuktian, namun demi hasil yang memuaskan diperlukan proses perubahan secara bertahap. Untuk draft Perubahan Perma 3/2018 terkait tambahan proses DE sendiri disebutnya sudah rampung dan siap diajukan ke MA.
“Maunya Juli selesai, supaya nanti bisa launching di hari ulang tahun MA. Tapi kabar terakhir untuk Perubahan Perma ini masih mau diadakan uji public lagi,” ungkapnya.
Pengalaman dari Negeri Kanguru
Dalam rangka pengkajian, Minggu lalu MA dan Federal Court Australia menggelar seminar Nasional yang dihadiri langsung oleh Chief Justice Federal Court Australia (CJ FCA), The Hon James L Alsopp. Melalui pemaparannya, CJ Alsopp banyak berbagi soal pengalaman Australia dalam melakukan pengembangan reformasi peradilan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui E-court.
Pada mulanya, FCA merilis E-Lodgment system pada 2001 yang bisa dipergunakan para pihak untuk mengunggah dokumen secara elektronik, namun masih belum terkoneksi langsung dengan data internal pengadilan, sehingga penggunaan berkas hardcopy masih dibutuhkan. Pada tahun 2005, dimulailah perumusan eServices strategic plan (rencana strategis pelayanan elektronik)untuk mengembangkan konsep e-court seperti efiling dan ecourtroom. Keseluruhan konsep tersebut akhirnya diperkenalkan untuk pertama kalinya pada 14 Juli 2014 di Adelaide.