Polemik harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri masih menjadi topik utama di publik. Bagaimana tidak, sejak akhir 2021 lalu harga minyak goreng melambung tinggi dan pasokan mendadak langka di pasaran. Hal ini menimbulkan keresahan publik mengingat minyak goreng menjadi barang pokok yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun sudah bergerak dan melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kartel minyak goreng. Hingga saat ini proses penyidikan masih berlangsung, beberapa pihak sudah diminta keterangan guna mencari bukti adanya dugaan kartel.
Penyidikan yang dilakukan KPPU mendapatkan dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pada Februari lalu YLKI membuat sebuah petisi terkait minyak goreng dengan judul “Langka dan Harganya Mahal, Usut Tuntas Dugaan Kartel Minyak Goreng!” pada laman change.org yang per hari ini sudah mengantongi 14.278 tanda tangan.
Dalam petisi tersebut, YLKI meminta agar KPPU segera mengusut sampai tuntas (menginvestigasi) dugaan kartel minyak goreng ini, sebagaimana dimandatkatkan oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Jika benar terbukti ada kartel atau bentuk persaingan tidak sehat lainnya pada produk minyak sawit, KPPU dan pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi hukum (perdata, pidana, dan administrasi). YLKI meminta pemerintah dan KPPU untuk mencabut izin ekspor perusahaan yang terbukti terlibat kartel, agar bisa memprioritaskan konsumsi domestik atau bahkan mencabut izin usahanya.
Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi support kepada KPPU untuk mengusut dugaan kartel minyak goreng dalam bentuk petisi dilakukan karena isu perlindungan konsumen dan persaingan usaha memiliki keterkaitan, di mana hasil akhirnya adalah merugikan konsumen.
Baca:
- “Simalakama” Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng
- Perkara Migor, KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola CPO dan Produk Turunannya
- Tersangka Kelangkaan Minyak Goreng, Jaksa Agung: Siapapun Akan Kami Tindak
“Kami liat data KPPU bahwa hal ini diduga ada kartel atau perilaku persaingan usaha tidak sehat lainnya. YLKI inisiasi petisi. Mengapa kami lakukan petisi karena antara isu perlindungan konsumen dan kompetisi saling terkait. Persaingan tidak sehat endingnya merugikan konsumen. Salah satu bentuk kartel, oligopoli, monopoli dan lain sebagainya,” kata Tulus dalam konferensi pers di Kantor KPPU, Selasa (26/4).
Sejalan dengan KPPU, YLKI pun mencurigai adanya dugaan kartel pada kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng. Dugaan tersebut kian terlihat ketika pemerintah mencabut kebijakan HET dan menyerahkan harga kepada mekanisme pasar, pasokan minyak goreng di pasar tradisional dan modern melimpah.
Petisi dimaksudkan sebagai booster dan dorongan kepada KPPU untuk segera mengambil tindakan yang signifikan guna membongkar dugaan kartel tersebut. Tulus meyakini dengan dukungan ini akan memberikan suntikan kepada KPPU untuk segera menyelesaikan dugaan kartel minyak goreng. Apalagi public interest terhadap isu minyak goreng sangat kuat mengingat minyak goreng meruupakan kebutuhan pangan pokok bagi konsumen.
“Sejak awal kami kritisi kebijakan pemerintah tidak akan efektif kalau persiangan tidak sehat tidak dilakukan. Treatment pemerintah tidak cukup dengan HET, tapi harus masuk ke struktur pasar. Di situlah kompetensi KPPU. Sayangnya KPPU tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan terkait harga minyak goreng secara keseluruhan. Anomali kenapa Kemendag tidak mau bicara kalau ada isu persaingan, hanya bicara soal remen temeh bukan masuk ke aspek holistik,” tambahnya.
Komisioner KPPU, Guntur Saragih mengapresiasi dukungan yang diberikan publik kepada KPPU untuk mengusut tuntas dugaan kartel minyak goreng. KPPU sendiri sudah melakukan penelitian sejak November tahun lalu, dan KPPU terbuka kepada pihak siapapun yang mau berkontribusi terhadap pengusutan dugaan kartel minyak goreng.
“Bagi kami itu bukan hanya sekedar tanda tangan, tapi juga dukungan. Dan kepada siapapun yang mau berkontribusi sangat saya hargai. Penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan koridor, dan KPPU tidak gentar sedikitpun. Justri semakin menguatkan dari sebelumnya,” kata Guntur.
KPPU pun terus menjalin kerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). KPPU juga menghimbau kepada publik yang memiliki data, fakta dan bukti terkait dugaan kartel dapat menyerahkan kepada KPPU.
“Penyidikan sudah berjalan dan prosesnya paling lama akan di evaluasi paling lama 90 hari setelah penyidikan. Terima kasih kepada publik yang sudah menandatangani petisi, barang kali ini penyampaikan publik yang pertama,” tandasnya.