Sebenarnya Hamid sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Agung pada 21 November 2008 silam. Kala itu, Hamid menegaskan bahwa Sisminbakum sudah ada sebelum dia menjabat Menteri. Pada saat menjabat, Hamid malah pernah memerintahkan proyek Sisminbakum itu dievaluasi. Bahkan ia melayangkan surat kepada Menteri Keuangan dalam rangka evaluasi pungutan pada Sisminbakum.
Saham nominee
Selain Hamid, saksi lain yang gagal dihadirkan jaksa pada sidang Selasa kemarin adalah M Iswara. Ia adalah akuntan publik. Walhasil. Majelis hakim hanya mendengar keterangan Direktur PT Bhakti Asset Management (BAM) Kushindrarto.
Dalam kesaksiannya, Kushindrarto menegaskan bahwa sejak awal pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika atau SRD, saksi Yohannes Woworuntu sudah mempunyai saham. Cuma, bentuknya adalah saham nominee, saham atas nama orang lain. Ditegaskan Kushindrarto pula bahwa saksi Hartono Tanoesoedibjo memiliki satu persen saham di SRD. Selebihnya dimiliki Bhakti Investama.
Keterangan Kushindrarto berbeda dengan kesaksian Yohannes. Pada sidang sebelumnya Yohannes Woworuntu membantah punya saham di SRD. Menjawab rasa penasaran majelis, Kus menegaskan saham Yohannes. Ada Pak, ujarnya.
Malah, menurut penjelasan Kushindrarto, perusahaan sudah beberapa kali melakukan RUPS. Terakhir, RUPS tahun 2008. Saat itu, RUPS memutuskan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Saksi Gerald Yacobus, kata Kus, mendapat dividen hingga Rp1,5 miliar. Keterangan Kus ini dinilai majelis berbeda dari penjelasan Gerard dalam persidangan. Sebelumnya, Gerard mengaku hanya mendapat saham kosong.
Kushindarto mengaku ikut membantu awal pendirian SRD. Bantuan tersebut berupa jasa mencarikan orang untuk dijadikan nominee pada akta pendirian SRD. Sebelum mendapatkan nama, Kus terlebih dahulu berkonsultasi kepada Hartono. Lalu, Hartono menentukan nama yang akan dicantumkan pada akta pendirian perusahaan. Setelah berkonsultasi, muncul dua nama, Endang Setiawati dan Sunarto, yang tak lain adalah karyawan Hartono sendiri. Atas persetujuan Hartono, Kushindarto meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Endang dan Sunarto untuk didaftarkan ke notaris.