Dua Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terbit. Informasi yang diperoleh hukumonline dari Sekretariat Negara menyebutkan kedua peraturan itu adalah PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan dua Peraturan Pemerintah lainnya, yakni PP Pembinaan dan Pengawasan, dan PP Reklamasi dan Pascatambang, masih di Sekretariat Negara.
Penerbitan peraturan pelaksana UU Minerba ini molor dari yang ditentukan Undang-Undang. Dalam Pasal 174 UU Minerba menyatakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. UU Minerba sendiri diundangkan pada 12 Januari 2009. Namun, memang tidak ada sanksi bagi pemerintah jika penerbitan peraturan pelaksana itu molor dari ketentuan Undang-Undang.