Mahkamah Agung (MA) terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan modernisasi lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas layanan lembaga peradilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Inovasi terbaru yang dilakukan MA yakni meluncurkan e-Court pengadilan tingkat banding dan Direktori Putusan versi 3.0.
Ketua MA, Muhammad Syarifuddin mengatakan e-Court diterbitkan 13 Juli 2018 sebagai implementasi Perma No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Selain itu Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan mengamanatkan agar dilakukan pengembangan.
Pengembangan terus dilakukan dan di hari jadi MA ke-75 dengan diluncurkan e-Court pengadilan tingkat banding. Syarifuddin menjelaskan aplikasi e-Court pengadilan tingkat banding diterapkan pada upaya hukum banding atas putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang sejak awal diproses dengan menggunakan acara secara elektronik.
Melalui aplikasi terbaru ini upaya hukum dan serta segala proses administrasi permohonan banding termasuk pengiriman berkas dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding.(Baca: Pesan Ketua MA Saat Resmikan Ruang PTSP Badilag)
“Modernisasi tidak hanya sekadar dimaknai pada inovasi dalam bentuk aplikasi dan system untuk membantu para pencari keadilan, namun juga pada penyesuaian terhadap varian aplikasi dan system yang telah dibangun sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan,” kata Syarifuddin.
Syarifuddin menyebut sejumlah hal penting dalam aplikasi e-Court pengadilan tingkat banding antara lain pendaftaran banding, pembayaran panjar, notifikasi permohonan banding, pengiriman berkas perkara dilakukan secara elektronik. Selain itu ada integrasi data perkara antara pengadilan tingkat pertama dan banding, serta tanda tangan pengadilan banding secara elektronik.
Selama dua bulan ke depan, ada tiga pengadilan yang menjadi percontohan penggunaan aplikasi ini. “Yakni Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Makassar,” kata Syarifuddin dalam pidato sambutan kegiatan Launching e-Court tingkat banding, Direktori Putusan MA Versi 3.0, dan Anugerah MA Tahun 2020, Rabu (19/8).
Dalam kesempatan yang sama Syarifuddin juga meluncurkan Direktori Putusan Versi 3.0. Dia memaparkan visi pengembangan Direktori Putusan Versi 3.0 ini yaitu “Satu Klik, Semua Informasi Yang Dibutuhkan Hakim Tersedia Dalam Genggaman”. Mengacu visi tersebut direktori putusan dilengkapi dengan berbagai konten yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan badan peradilan yaitu rumusan hukum pleno kamar MA, yurisprudensi, putusan penting, kaidah hukum, restatement, dan peraturan perundang-undangan.
Salah satu pengembangan dalam Direktori Putusan Versi 3.0 yakni relasi antar konten, baik relasi antar putusan pengadilan secara berjenjang, relasi antar substansi yang bersangkutan, hingga relasi peraturan perundang-undangan. Fitur ini berguna antara lain menghindari penggunaan aturan yang telah dibatalkan atau diubah normanya baik oleh pembentuk UU atau melalui uji materi.
Mesin pencari dalam Direktori Putusan Versi 3.0 juga lebih handal. Hasil pencarian bukan hanya putusan tapi juga rumusan kamar, kaidah hukum, yurisprudensi, rumusan rapat kerja nasional MA, restatement, dan peraturan perundang-undangan. (Baca: Ketua MA Imbau Tetap Beri Layanan Terbaik Saat Pandemi)
Keunggulan lainnya, ada statistik view dan download pada setiap konten. Menurut Syarifuddin hal ini ditujukan untuk memberi gambaran kepada pengguna tentang putusan yang menjadi trending, dikaji, dan eksaminasi. Dia berharap Direktori Putusan Versi 3.0 ini mampu memberikan manfaat yang besar untuk pembangunan hukum di Indonesia dan menjaga konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum di Indonesia dalam kerangka sistem kamar yang diterapkan di MA.
Peluncuran ini, lanjut Hakim Agung Syamsul Maarif, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga peradilan kepada pencari keadilan dan publik. Percepatan penyelesaian perkara akan memberikan gambaran tentang efisiensi lembaga peradilan di Indonesia serta memberi kepastian hukum khususnya bagi para investor. Selain itu juga, sebagai pedoman para hakim dalam meningkatkan kapasitasnya menangani perkara.
Dalam kesempatan yang sama, MA mengumumkan Anugerah MA 2020 hasil kerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Hukumonline. Penghargaan ini diberikan kepada pengadilan-pengadilan di tiga badan peradilan, yakni Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara serta para pengguna atau advokat yang menggunakan Layanan e-Court dan Gugatan Sederhana.