Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ingin segera membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) rupanya sampai ke telinga Andi Hamzah. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti ini menilai bahwa draf yang akan dibahas itu adalah rancangan yang sudah usang, dan tak layak lagi dijadikan KUHP masa depan.
“Kita serahkan draf itu ke pemerintah pada 1992, tapi ditahan-tahan oleh mereka. Sekarang sudah basi!” tegas pria yang aktif terlibat menyusun rancangan revisi KUHP ini dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis (8/12).
Draf itu memang terus menerus dibahas oleh pemerintah, tetapi Andi menilai rancangan itu sudah banyak yang tak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga lebih layak dirombak keseluruhannya. Misalnya, aturan yang mengatur penipuan dan penggelapan dalam rancangan yang masih sama dengan KUHP sekarang. “Itu jelas sudah basi,” tuturnya.
Andi menjelaskan di negara Belanda saja –negara dimana KUHP berasal- secara terus menerus merevisi KUHP hampir setiap tahun untuk mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, delik penipuan. Bila KUHP Indonesia hanya mengatur penipuan berupa barang, di Belanda delik penipuan juga mencakup penipuan terhadap barang, data dan jasa. “Misalnya saya kasih Anda cek kosong. Itu termasuk penipuan. Ini yang perlu ditiru,” ujarnya.
Selain itu, delik perkosaan. Di Belanda, definisi perkosaan sudah diubah, bukan bersetubuh lagi, melainkan tindakan memasukan bagian tubuh ke tubuh orang lain. “Jadi mencium secara paksa dengan memasukan lidah ke mulut orang lain itu termasuk perkosaan. Karena ini masuk kategori memasukan anggota tubuh ke tubuh orang lain,” jelasnya.
“Definisi perkosaan di KUHP kita dan rancangan untuk merevisinya sudah basi!” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Andi menilai Indonesia memang perlu mengikuti pola negara-negara maju seperti Belanda, dalam memperbaharui hukumnya. “Kalau Desember kita ke Belanda beli buku, lalu tahun depannya kita kembali ke sana. Pasti buku yang sama itu sudah di-discount 50 persen karena sudah banyak pasal yang berubah,” jelasnya.
Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita juga sependapat dengan Andi. Meski begitu, ia menilai pemerintah dan DPR akan tetap membahas ‘barang’ basi itu. “Di Indonesia, makanan basi dimakan juga, prof,” selorohnya.
Romli juga mengakui budaya pembaharuan hukum di negara-negara maju memang bergerak dengan cepat. “Misalnya kita bawa buku dari luar negeri, lalu tahun depan balik lagi, isinya sudah banyak berubah. Mungkin karena guru besar kita malas menulis. Atau mungkin karena honor menulisnya kecil,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berjanji akan memulai pembahasan KUHP dengan pemerintah pada awal 2012. Saat ini, RUU itu memang masih dibahas di tataran internal pemerintah. “Di awal 2012 ini, Insya Allah, salah satu apakah KUHP atau KUHAP, akan kami luncurkan ke DPR, tapi yang paling memungkinkan RUU KUHP,” jelasnya.
Sejumlah anggota DPR pun sudah tak sabar untuk membahas RUU ‘sakti’ ini dengan pemerintah. Anggota Komisi III dari PPP Ahmad Yani bahkan mengusulkan agar pembahasan dilakukan dengan cara dicicil. Yakni, pertama dibahas adalah buku pertama yang menyangkut ketentuan umum.
Namun, Andi tak setuju dengan usulan ini. “Ibarat refleksi. Bila kaki Anda yang dipijat, tapi berimbas ke badan Anda. Pembahasan KUHP harus dilaksanakan secara menyeluruh,” pungkasnya.