Menurutnya, angka 14 hari atau 18 hari kerja menjadi ideal. Hanya saja perlu disepakati berapa tambahan hari kerja dalam memeriksa ulang kesalahan teknis dalam naskah RUU yang telah disetujui dalam paripurna. Baginya, DPR tak boleh melakukan kesalahan teknis redaksional, penulisan, apalagi salah rujuk pasal atau ayat dalam naskah RUU.
“Supaya tidak ada lagi pelanggaran, pemerintah kirim surat ke kita untuk perbaikan redaksional. Setuju ada waktu 30 hari presiden untuk diundangkan. Kenapa kita tidak tambah waktu kita untuk perbaikan. Minimal 14 hari,” usulnya.
Mendegradasi DPR
Anggota Panja RUU PPP, Bukhori merasa tergelitik dengan DIM No.140 ayat 1A. Dia berpandapat menjadi tidak nyaman dengan salah rujuk pasal, apalagi bab dikategorikan sebagai bagian kesalahan teknis. Semestinya DPR sebagai pembentuk UU tidak melakukan kesalahan teknis selepas sebuah RUU disetujui dalam paripurna, untuk kemudian disodorkan ke pemerintah.
Baginya, rumusan definisi “kesalahan teknis” dalam DIM yang diusulkan pemerintah malah mendegradasi fungsi DPR. Secara tak langsung kerja DPR dianggap kerap melakukan kesalahan teknis. Menurutnya, kesalahan masa lalu (dalam pembentukan naskah RUU Cipta Kerja, red) melegitimasi dengan kinerja saat ini dan membebankan masa mendatang. Karena itu, perlu penataan aturan yang baik dan benar.
“Nah yang masa lalu, Allah Subhanahu Watta Ala sudah mengampuni itu. Tapi kemudian, ini menata masa depan. Jadi menurut saya, redaksi ini mendegradasi DPR itu sendiri, karena itu tidak boleh,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sependapat dengan menambah slot waktu dalam perbaikan naskah RUU yang telah disetujui dalam paripurna. “Karena itu kita setuju cari slot, kalau memang tidak cukup waktu, janganlah membahas UU tergesa-gesa, memang mau dikejar apa?” ujarnya.
Anggota Baleg, Intan Fauzi berpandangan usulan perubahan soal kesalahan teknis tak sebatas yang bersifat teksis penulisan substansial, tapi juga tidak substansial. Menurutnya, bila diatur secara rigid, malah membatasi hanya sebatas kesalahan penulisan. “Jadi kita buka yang dimaksud kesalahan penulisan yang tidak bersifat substansial,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.
Merespon Bukhori dan Intan, Supratman prinsipnya menyetujui usulan tersebut. Supratman menegaskan usulan tersebut bakal dibawa ke tim perumus (Timus) dengan penambahan frasa tidak substansial. “Tapi kita berharap ini tidak terjadi (kesalahan teknis, red) dengan memberi waktu yang cukup bagi DPR. Sehingga jauh lebih memudahkan kerja di pemerintahan,” katanya.