Komisi VI DPR meyakini industri nasional belum siap menghadapi AEC 2015. Buktinya, pelaku industri sudah banyak menyampaikan masukan terkait AEC 2015 yang menyatakan belum siapnya industri. Jika memungkinkan, pemerintah harus mampu mempersiapkan untuk dua tahun ke depan. Untuk itu, DPR akan melakukan rapat lanjutan bersama Kemendag untuk melihat industri-industri yang sudah siap dan belum.
Kementerian Perdagangan menyatakan rencana untuk mengoptimalkan implementasi AEC 2015 masih terganjal ketidaksesuaian peraturan nasional dengan komitmen yang akan dicapai ASEAN. "Salah satu kendala yang dihadapi Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN untuk memperbaiki implementasi AEC adalah ketidaksesuaian antara peraturan perundangan nasional dan komitmen yang dicapai ASEAN," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Bachrul Chairi.
Bachrul menegaskan, kerjasama ASEAN menuju AEC berbeda dengan kerjasama Free Trade Area (FTA), Kerja sama AEC ini, lanjutnya, karena AEC mengarah pada kerjasama komunitas pada bidang politik keamanan, masyarakat ekonomi ASEAN dan sosial-budaya. Apalagi, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan beragam, Indonesia harus memegang peran utama dalam menentukan arah perkembangan kerjasama di ASEAN.
Meski proses menuju AEC 2015 sudah dimulai sejak 1977 ketika muncul kesepakatan ASEAN predential trade agreement, namun Bachrul mengatakan hal tersebut belumlah menjadikan industri nasional memiliki daya saing. Sepanjang 2008-Februari 2013, Indonesia tercatat sudah mencatatkan tingkat implementasi hingga 81 persen. Itu setara dengan melaksanakan 290 dari 358 langkah yang tertuang di dalam AEC Blueprint untuk menuju AEC 2015.
Tetapi, untuk melakukan perbaikan bukan pekerjaan mudah. Masih ada sejumlah hambatan. “Masih ada kekurangsesuaian antara peraturan nasional dengan komitmen ASEAN," pungkas Bachrul.