Komisi I DPR memilih sembilan dari 27 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2013-2016. Pemilihan dilakukan setelah Komisi I menggelar uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari sejak Selasa (2/7) hingga Rabu (2/7) dilanjutkan rapat internal komisi pada malam hari.
Rencana pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat akhirnya batal. “Karena itu ditempuh cara voting untuk memilih sembilan komisioner,” ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, di ruang Komisi I, DPR.
Mahfudz menilai seluruh calon memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjadi komisioner KPI. Pengetahuan dan wawasan sejumlah calon dipandang cukup mumpuni. “Sayangnya, hanya sembilan kursi yang dibutuhkan KPI,” paparnya.
Berbeda dengan pemilihan komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) pada pekan lalu yang dilakukan secara tertutup, pemilihan KPI dilakukan terbuka. Dikarenakan pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting, dan tidak memilih satu calon saja, sedangkan pemilikan komisoner KIP menggunakan mekanisme musyawarah mufakat.
Mahfudz melanjutkan, pengambilan keputusan sedianya akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Sayangnya, anggota Komisi I memiliki penilaian dan pandangan berbeda. Itu sebabnya, voting menjadi jalan terakhir dalam mengambil keputusan pemilihan sembilan komisoner terpilih. “Terus terang pimpinan dan Kapoksi kesulitan menyepakati sembilan nama yang bisa diputuskan sebagai komisioner KPI terpilih,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu lebih jauh berpandangan anggota komisi menyepakati dalam pemilihan tetap mempertahankan tiga unsur petahana. Mahfudz beralasan dengan memilih kembali tiga komisioner lama, setidaknya mampu menjaga keseimbangan serta kesinambungan kerja KPI periode sebelumnya. Dengan begitu, jelas Mahfudz, komisioner periode berikutnya tidak terlampau lama beradaptasi dengan proses kinerja KPI.
Anggota Komisi I, Muhammad Najib menyatakan pemilihan melalui voting lantaran adanya fraksi yang memiliki afiliasi dengan media tertentu. Namun begitu, pemilihan tetap berjalan lancar. Soal tantangan ke depan bagi komisoner terpilih, KPI harus melakukan pengawasan ketat terhadap tayangan media. Pasalnya, tayangan media banyak mengandung muatan kekerasan dan hiburan semata. “Bahkan hanya mengejar rating,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional itu.