Setelah melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) secara cepat, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia-Rusia terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Asistance (MLA) in Criminal Matters disepakati akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja (Raker) antara pemerintah dan Komisi III di komplek parlemen.
“Apakah RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia-Rusia terkait Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini dapat disetujui untuk dibawa ke tingkat II dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dalam Raker dengan pemerintah, Senin (6/9/2021). Seluruh anggota Komisi III yang hadir serempak memberikan persetujuan. (Baca Juga: DPR Janji Kebut Pembahasan 7 RUU Ini)
RUU MLA in Criminal Matters merupakan RUU Kumulatif Terbuka dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Anggota Komisi III Dipo Nusantara menerangkan, Panitia Kerja (Panja) RUU MLA in Criminal Matters telah merampungkan proses pembahasan terhadap sejumlah DIM yang disampaikan masing-masing fraksi. Tentu saja penyusunan dan pembahasan DIM dilakukan dengan mengedepankan asas kehati-hatian.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan seluruh fraksi memberi pandangannya terhadap RUU MLA in Criminal Matters. Hasilnya, semua fraksi bulat menyatakan persetujuannya terhadap RUU tersebut untuk diboyong ke dalam rapat paripurna untuk diambil pengambilan keputusan tingkat II. “Akhirnya Panja menyetujui secara keseluruhan naskah RUU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia-Rusia untuk dapat dapat disetujui dalam rapat Komisi III,” kata dia.
Dalam pembahasan RUU tersebut, Anggota Komisi III Arsul Sani sempat memberi sejumlah catatan. Yakni, seluruh materi yang disampaikan pemerintah telah memenuhi asas resiprositas timbal-balik. Kemudian, terdapat 30 perjanjian dalam kesepakatan maupun nota kesepahaman antara Indonesia dengan Rusia yang mesti diperkuat melalui RUU MLA in Criminal Matters. Selanjutnya, perlu dijelaskan lebih gamblang mekanisme MLA in Criminal Matter dari sisi Rusia yang perlu dipahami secara bersama.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengamini persetujuan seluruh fraksi partai di Komisi III. RUU MLA in Criminal Matters menjadi usul pemerintah sebagai RUU Kumulatif Terbuka. Dia yakin melalui UU tersebut nantinya dapat memberantas kejahatan transnasional yang melibatkan antar negara. Seperti kejahatan terorisme dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), korupsi, narkotika, perpajakan, siber, hingga perdagangan orang.
Dia berharap melalui persetujuan RUU MLA in Criminal Matters kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana bersifat transnasional ini antara negara Indonesia dan Rusia dapat berjalan efektif. “Sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan UU tersebut nantinya bakal mendorong dan mendukung penegakan hukum di Tanah Air, khususnya terhadap tindak pidana transnasional. Setidaknya, melalui kerja sama timbal-balik hukum pidana antara kedua negara yang dituangkan dalam sebuah UU menjadi landasan yang kuat.
Dia menerangkan, di era serba digital di seluruh belahan dunia internasional membuat negara-negara mudah terkoneksi satu dengan lainnya. Sehingga berbagai kejahatan transnasional bakal mudah ditelisik, serta diharapkan memudahkan pengejaran terhadap pelakunya.
Seperti diketahui, kejahatan transnasional seperti korupsi, biasanya sulit pengejaran pelakunya karena melarikan diri ke luar negeri. Sementara negara asal belum memiliki perjanjian kerja sama timbal-balik dengan negara tujuan pelaku. Dengan adanya kerja sama MLA ini, setidaknya memudahkan pemulangan pelaku ke negara asal.
Menurutnya, kerja sama penegakan hukum melalui mekanisme MLA in Criminal Matters bakal menjadi instrumen dan perangkat menjawab tantangan keterbatasan yuridiksi serta perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Itu sebabnya, menjadi penting keberadaan UU MLA in Criminal Matters antara Indonesia dengan Rusia ke depannya.
“Pemerintah merespon positif dengan rampungnya pembahasan RUU MLA in Criminal Matters dalam waktu cepat. Dengan berlanjutnya pada tahapan proses paripurna, RUU tersebut bakal mendapat persetujuan pengesahan dari DPR,” lanjut Yasonna.
Sebelumnya, pembahasan RUU MLA in Criminal Matters antara Indonesia dan Rusia ini merujuk pada keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR tertanggal 13 Juli 2021 lalu. Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pimpinan DPR bernomor PW/0440/DPR RI/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021. Sementara, Presiden menunjuk wakil pemerintah melalui surat Nomor R27/Pres/06-2021 tanggal 8 Juni 2021.
Untuk diketahui, Indonesia telah memiliki perjanjian kerja sama MLA dengan sejumlah negara terkait dengan timbal balik dalam masalah pidana yang dituangkan dalam UU. Antara lain MLA in Criminal Matters dengan Swiss pada 2020 lalu. Kemudian pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian bantuan timbak balik dalam masalah pidana dengan negara-negara yang memiliki potensi sebagai tempat bersembunyi, menempatkan aset hasil kejahatan dan dilakukannya tindak pidana siber. MLA tersebut dijalin dengan negara Australia, Hong Kong, Republik Rakyat China, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran, serta dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.