Dikatakan Desmon, Sukur sudah diperiksa BK awal Februari 2013. Kala itu, BK memberikan kesempatan kepada Sukur untuk menyempurnakan berkas pembelaanya. Kemudian, BK menggelar rapat. Antara lain membahas persoalan Sukur.
Namun saat itu BK menunda pengambilan keputusan untuk kemudian memberikan waktu satu pekan kepada ketua BK berkomunikasi dengan Sukur. Pasalnya diketahui Sukur mengidap suatu penyakit. Sehingga tidak memungkinkan Sukur dapat menjalankan aktifitasnya sebagai anggota dewan.
Desmon berpandangan BK tidak bekerja efektif dan efisien. Malahan dia menilai BK tak dapat bersikap imparsial dan adil. Menurutnya mengulur-ulurwaktu untuk pengambilan keputusan, BK seolah menggantung status teradu.
“Timbul kesan bahwa berdasarkan laporan BK, Fraksi PDIP melindungi kadernya dari sanksi yang seharusnya diberikan kepadanya,” ujarnya.
Ditemui usai rapat paripurna, Trimedya menjawab penilaian Desmon. Menurutnya, BK sudah mengantongi laporan dan aduan. Ia mengatakan laporan tersebut masih ditelaah BK. Menurutnya, sebagai perangkat kelengkapan DPR, BK tak serta merta memecat anggota dewan.
Namun begitu, BK sudah mengantongi sejumlah bukti soal dugaan pelanggaran etik Sukur lantaran absen. Namun, alasan absen lantaran Sukur sakit. “Ada laporannya dan masih diproses bukti-buktinya sejauh mana. Soal waktu, kita belum tahu, karena masih berproses,” pungkasnya.