“Inti dari reformasi agraria adalah mensejahtrakan rakyat dengan memberikan tanah kepada rakyat yang belum memiliki tanah,” sambung Mestariani, kolega Rahadi di Komisi II. Kenyataannya, Pemerintah malah tidak mengedepankan konsep reformasi agraria ini di lapangan.
Pemerintah, lanjut Mestariani, lebih memprioritaskan para pemilik modal besar untuk menguasai lahan tanah dan aset agraria yang ada. Semangat yang lebih mementingkan investasi ketimbang perlindungan petani dan pemilih lahan pertanian ada di Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Kehutanan. “Pertanian menjadi tergusur,” kata Mestariani.
Usulan BPN terhadap dua RUU tersebut disetujui anggota Dewan, Budiman Sujatmiko. Politisi PDI Perjuangan ini malah menduga BPN kalah “posisi” jika berhadapan dengan Departemen Kehutanan dan Departemen ESDM. Maklum, BPN hanya sebuah “badan” yang bertanggung jawab kepada Presiden. “Kewenangannya tidak sebesar yang dimiliki Departemen Kehutanan, pertanian, dan pertambangan,” Budiman beralasan.