Segel ruang kerja
Status tersangka yang disematkan ke diri Eni Maulani Saragih menambah daftar hitam bagi lembaga DPR. Selang berstatus tersangka, ruang kerja Eni di Gedung Nusantara I DPR pun disegel penyidik KPK. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Ahmad Dasco membenarkan adanya permintaan dari pihak penyidik KPK untuk menyegel ruangan Eni kepada alat kelengkapan dewan yang dipimpinnya.
Sejak Sabtu (14/7), Dasco sudah mendapat informasi perihal penangkapan terhadap Eni. Dasco pun mengaku tak mempersulit permintaan KPK untuk menyegel ruang kerja Eni. Meski belum mendapat surat penggeledahan dari KPK, MKD memberi ruang bagi penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang Eni sesuai dengan ketentuan UU.
“Sesuai UU, kami juga tidak mempersulit penyegelan sudah dilakukan tahap berikutnya adalah penggeledahan,” ujarnya.
Terkait nasib Eni di parlemen dari Fraksi Golkar, Bamsoet menegaskan belum ada keputusan apapun karena fraksinya menyerahkan sepenuhnya ke KPK. Penarikan kadernya yang menjadi anggota dewan dan tersandung kasus bakal diberikan sanksi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun beberapa preseden, kadernya di parlemen yang tersandung kasus, ketika berstatus tersangka langsung dinonaktifkan. “Tergantung dinamika di partai. Tetapi sekarang belum ada pembicaraan ke arah sana, karena masih sibuk menyiapkan daftar caleg sementara,” katanya.
Seperti diketahui, Eni Maulani Saragih dicokok penyidik KPK di rumah dinas pejabat negara di Jakarta, Jumat (13/7). Sejumlah bukti dikantongi KPK terkait adanya dugaan persekongkolan dan penerimaan uang sebagai fee terkait salah satu proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Diduga ada penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.