Ketua DPD Irman Gusman berjanji pihaknya akan menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan negara di kementerian/lembaga negara. Menurutnya, tindaklanjut tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi yang dimiliki DPD.
"Temuan-temuan BPK nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi DPD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya," kata Irman di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (8/4).
Ia mengatakan, hasil temuan tersebut akan disampaikan BPK kepada DPD melalui sidang paripurna luar biasa yang akan digelar hari ini. Secara umum, lanjut Irman, hasil pemeriksaan BPK menyatakan adanya peningkatan jumlah kerugian negara. Tapi, ia belum mengetahui di sektor mana saja kerugian tersebut terjadi.
"Kita lihat saja nanti di sektor mana saja yang terdapat keuangan negara. Yang saya tangkap, jumlah kerugian negara membengkak, mungkin dari pajak atau sektor lainnya," tutur Irman.
Sebagaimana diketahui, pada Selasa (7/4), BPK menyampaikan hasil temuannya kepada DPR. Sejumlah temuan disampaikan BPK ke DPR. Salah satunya, dugaan adanya kerugian negara dalam pelayanan paspor melalui mekanisme payment gateway. Meski perhitungan belum rampung, BPK menemukan adanya permasalahan dalam implementasi payment gateway.
"Temuan-temuan BPK nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi DPD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya," kata Irman di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (8/4).
Ia mengatakan, hasil temuan tersebut akan disampaikan BPK kepada DPD melalui sidang paripurna luar biasa yang akan digelar hari ini. Secara umum, lanjut Irman, hasil pemeriksaan BPK menyatakan adanya peningkatan jumlah kerugian negara. Tapi, ia belum mengetahui di sektor mana saja kerugian tersebut terjadi.
"Kita lihat saja nanti di sektor mana saja yang terdapat keuangan negara. Yang saya tangkap, jumlah kerugian negara membengkak, mungkin dari pajak atau sektor lainnya," tutur Irman.
Sebagaimana diketahui, pada Selasa (7/4), BPK menyampaikan hasil temuannya kepada DPR. Sejumlah temuan disampaikan BPK ke DPR. Salah satunya, dugaan adanya kerugian negara dalam pelayanan paspor melalui mekanisme payment gateway. Meski perhitungan belum rampung, BPK menemukan adanya permasalahan dalam implementasi payment gateway.