Pertarungan hukum terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) telah usai. Kamis (21/8), MK menyatakan menolak permohonan Prabowo-Hatta, yang berarti menegaskan kemenangan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019.
Digelar sejak 6 Agustus 2014, persidangan PHPU tak ubahnya panggung tidak hanya bagi tim hukum pemohon, termohon atau pihak terkait, tetapi juga sembilan hakim konstitusi. Dan dari sembilan negarawan itu, Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK sekaligus ketua majelis jelas menjadi sentral perhatian.
Gaya Hamdan memimpin persidangan yang terlihat lugas, tenang, tetapi tetap tegas menjadi warna sendiri dalam persidangan yang disiarkan langsung sejumlah stasiun televisi itu. Lucunya, di laman media social, nama Hamdan sempat menjadi bahan perbincangan kaum hawa yang memuji ketampanannya.
Sempat diragukan imparsialitasnya karena pernah menjadi kader Partai Bulan Bintang (PBB), salah satu pendukung Prabowo-Hatta, Hamdan akhirnya menunjukkan kepada publik melalui putusan bahwa MK bersih dari afiliasi partai politik. Kolega Hamdan, Patrialis Akbar juga sempat diragukan karena pernah menjadi kader Partai Amanat Nasional.
Rekam jejak Hamdan di MK dimulai pada tahun 2010. Kala itu, Hamdan tidak lagi aktif di panggung politik. Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat itu menjadi calon hakim konstitusi dari usulan pemerintah. Tiga tahun setelah resmi menjadi hakim konstitusi, Hamdan terpilih sebagai Nahkoda MK, menggantikan koleganya, M. Akil Mochtar yang tersandung kasus korupsi.
Bicara tentang sengketa pemilu presiden yang baru saja berlalu, menariknya, Hamdan adalah Doktor Ilmu Hukum dengan disertasi bertema pemakzulan atau impeachment. Disertasi itu dipresentasikan Hamdan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, beberapa bulan setelah dia dilantik sebagai hakim konstitusi.
Dalam disertasinya, Hamdan menyimpulkan bahwa pemakzulan adalah peristiwa tata negara yang berdimensi politik. Kesimpulan ini berangkat dari pertimbangan bahwa tiga institusi yang terlibat dalam proses pemakzulan adalah perpaduan antara lembaga politik (MPR dan DPR) dengan lembaga hukum (MK).
Menurut dia, MK memegang peranan paling penting karena MK-lah yang akan membuktikan apakah alasan pemakzulan sebagaimana diatur dalam Konstitusi, terbukti dilakukan oleh presiden atau tidak. Sedangkan, MPR dan DPR hanya menjalankan proses politik. Namun begitu, ia mengakui bahwa proses pemakzulan pada akhirnya adalah keputusan politik karena keputusan terakhir berada di tangan MPR sebagai lembaga politik.
“Tetapi MK melakukan purifikasi atau pemurnian agar proses pemakzulan tidak semata politik,” ujar Hamdan dalam sidang doktor yang dihadiri sejumlah profesor hukum ternama seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, dan Huala Adolf.
Tugas MK, kata Hamdan, adalah membuktikan actus reus atau perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepada presiden. Sementara, MPR adalah bagian dari mens rea atau niat jahat jika MK menyatakan presiden terbukti melakukan pelanggaran.
Hamdan berpendapat prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi sulit diterapkan dalam proses pemakzulan, jika kepentingan politiknya sangat kental. Dia mencontohkan kasus pemakzulan Soekarno dan Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Untungnya, pasca kasus Gus Dur, terjadi amandemen Konstitusi yang di dalamnya memperketat syarat-syarat pemakzulan sehingga tidak mudah disusupi kepentingan politik.
Dengan persyaratan yang lebih ketat, Hamdan berpendapat seorang presiden Indonesia tidak seharusnya takut dimakzulkan. Selama kebijakan yang dibuatnya benar, presiden sulit untuk dijatuhkan. “Tidak usah takut, tidak usah lobi sana-sini,” imbuhnya.
Disertasi Hamdan mungkin perlu menjadi bahan bacaan wajib bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan membaca disertasi tersebut, Jokowi-JK setidaknya akan dapat memahami apa itu pemakzulan, sehingga seperti yang dikatakan Hamdan dalam disertasinya, Jokowi-JK tidak perlu takut bakal dimakzulkan. Dan kalaupun itu terjadi, lagi-lagi Jokowi-JK harus rela menjalani proses hukum di MK yang kemungkinan masih dipimpin seorang Doktor Hukum ‘Impeachment’, Hamdan Zoelva.