DPR sudah memberi persetujuan terhadap sejumlah calon terpilih menjabat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027. Tentunya, ada beberapa tantangan menjadi pekerjaan rumah sejumlah DK OJK terpilih dalam lima tahun ke depan. Karenanya, OJK di bawah komisioner baru diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang kerap dialami berbagai industri keuangan, seperti persoalan asuransi.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarif Hasan mengingatkan kredibilitas industri keuangan dalam pengawasan DK OJK periode 222-2027 harus terjaga dan mampu melindungi para pengguna jasa keuangan. Apalagi di tengah maraknya praktik ilegal di sektor industri keuangan
“Dari sekian banyak persoalan di sektor keuangan kami berharap Dewan Komisioner OJK yang baru mampu meningkatkan capaian positif kepengurusan OJK sebelumnya dan terus membenahi berbagai kekurangan yang ada,” ujar Syarif Hasan dalam keterangan, Senin (11/4/2022).
Baca:
- Sosok Dian Ediana Rae, Sarjana Hukum Jadi Kepala Pengawas Perbankan OJK
- 14 Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Ikuti Fit and Proper Test di DPR
- Presiden Terima 21 Nama Calon DK OJK, Ini Daftar Lengkapnya!
Misalnya, maraknya berbagai jenis kasus penipuan berkedok investasi bodong menjadi tantangan tersendiri bagi DK OJK. Karena itulah DK OJK terpilih lima tahun ke depan mesti mampu secara optimal mendorong layanan keuangan yang aman, menguntungkan bagi kepentingan publik, dan termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya.
Edukasi bagi masyarakat soal wawasan risiko layanan keuangan digital menjadi tantangan tersendiri bagi DK OJK terpilih. Maklum, OJK dalam laporannya menyebut total kerugian praktik investasi bodong dalam kurun 10 tahun terakhir mencapai angka Rp 117,5 triliun. Namun begitu, Syarif yakin DK OJK mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
Sama halnya dengan Syarif, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR, Anis Byarwati berpandangan DK OJK terpilih periode lima tahun ke depan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami industri sektor keuangan. Kepercayaan masyarakat kepada industri sektor asuransi mesti dikembalikan. Sektor asuransi menjadi bagian pengawasan dari OJK.
Untuk itu, edukasi seputar produk industri keuangan mesti kembali dimaksimalkan. Di mata Anis, para pucuk DK OJK periode 2022-2027 memiliki tantangan dan pekerjaan rumah yang besar. Sejumlah persoalan besar di industri keuangan amat kompleks terutama di sektor non perbankan. Sektor perbankan dan pasar modal pun tak boleh luput dari pantauan yang ketat.
Dia berpesan agar DK OJK terpilih mengedukasi para nasabah dalam penguatan pengetahuan seputar produk industri sektor keuangan, pasar modal, ataupun perasuransian. Tujuannya agar para nasabah tidak menjadi korban akibat ketidakpahaman dan minimnya pengetahuan di sektor industri keuangan. Tapi memang fakta di lapangan menunjukan masih banyaknya korban yang tidak memahami industri keuangan.
Anggota Komisi XI DPR itu melanjutkan terhadap sejumlah calon terpilih menjadi DK OJK periode 2022-2027 mesti menepati janji-janjinya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Dia berharap betul agar semua program janji para calon terpilih mesti dapat direalisasikan saat menjabat. Setidaknya terdapat enam prioritas bila terpilih memimpin pimpinan DK OJK.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan agar independensi lembaga mesti dibuktikan. Termasuk pula soal janji 100 hari pertama menjabat dalam meningkatkan kapabilitas dan sumber daya fungsi di sektor pengawasan inti yakni dengan membenahi internal dan check and balance.
“Kita juga menunggu bukti atas janji dalam membuat roadmap, prioitas OJK, dan peta jalan industri keuangan nonbank,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna, Kamis (7/4/2022) kemarin, DPR secara musyawarah menetapkan Mahendra Siregar menjadi Ketua DK OJK dan Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua DK OJK periode 2022-2027. Keputusan tersebut setelah 14 calon menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI selama dua hari. Mahendra diketahui masih menjabat Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) itu bakal menempati kursi yang ditinggalkan Wimboh Santoso setelah habis masa jabatannya.