Terdakwa korupsi proyek simulator SIM dan pencucian uang, Djoko Susilo mengakui sengaja tak melaporkan harta sebenarnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengakuan itu dia ucapkan saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/8) malam.
Seperti diketahui, penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaan pada selama dan ssudah menjabat. Hal itu adalah amanat Pasal 5 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Kewajiban pelaporan disampaikan hanya pada KPK seperti amanat Pasal 13 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK.
Pengakuan Djoko bermula ketika tim penuntut umum KPK yang dipimpn KMS Roni menanyakan isi surat dakwaan. Terutama penerimaan uang Rp2 miliar yang disimpan dalam kardus di kantornya dan diduga berasal dari korupsi simulator SIM saat dia menjabat Komandan Korlantas Mabes Polri 2011.
Djoko menjawab, uang itu berasal dari keuntungan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Semarang. “Bukan dari pemilik PT CMMA Budi Susanto, karena dimenangkan dalam proyek pengadaan,” terangnya.
Dia mengatakan, uang sebesar itu akan dia titipkan untuk dikembangkan bukan untuk kepentingan pribadi. “Operasional Polri juga butuh dana, maka saya ambil agar dikelola. Kebetulan yang mau Budi Susanto,” urainya.
Djoko melanjutkan, SPBU itu dia bangun dan menjadi miliknya sejak 2005. Penjelasan terdakwa membuat heran penuntut umum, karena Djoko baru melaporkan kekayaan pertama kali pada 2010 saat menjabat Kakorlantas pertama.
Santun dan perlahan, Djoko menjawab, semua pegawai negeri, angota TNI dan Polri juga akan melakukan seperti yang dia lakukan. Yaitu tidak melaporkan kekayaan sesungguhnya. “Karena sebagai aparat dan pegawai negeri sipil, secara normative tidak akan dinilai wajar jika memiliki kekayaan seperti itu,” tukasnya.