Pergerakan nasib Revisi UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten sudah menampakan titik terang setelah DPR membentuk Pantia Khusus (Pansus). Dorongan dari pelaksana UU seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam memperkuat substansi materi RUU Paten.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kemenkumham, Min Usihen meminta jajarannya agar memperjelas sejumlah poin yang diubah dalam draf RUU Paten. Misalnya perubahan yang dibuat diberikan keterangan pasal lama dan pasal baru.
“Kemudian, disesuaikan juga dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU,” ujar Min dalam rapat yang digelar di Aula Gedung DJKI Kemenkumham, sebagaimana dikutip dari laman DJKI, Rabu (19/6/2024).
Dia berharap betul agar ada pendalaman materi perubahan serta masukan dari para pemeriksa paten. Begitupula masukan dari para pimpinan tinggi DJKI terkait dengan RUU Paten. Dengan demikian bila sudah matang, substansi draf RUU Paten dapat disodorkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR dalam waktu dekat.
Lebih lanjut Min menerangkan, terdapat 24 poin perubahan dalam revisi UU 13/2006. Antara lain soal definisi invensi, batas waktu publikasi, pengaturan mengenai sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, hingga Komisi Banding Paten maupun prosedur banding.
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang DJKI Sri Lastami menekankan penguatan substansi merupakan hal yang penting. Dia menilai, rapat yang digelar dalam rangka melakukan pendalaman RUU Paten lantaran DPR periode 2019-2024 hendak merampungkan pembahasan RUU Paten sebelum diganti oleh periode berikutnya.
Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI, Yasmon serta Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual DJKI Dede Mia Yusanti menambahkan kebutuhan keterangan perbandingan perubahan dengan hukum atau perjanjian paten luar negeri.
Selain itu, keduanya juga menambahkan perihal praktik lapangan agar para pengguna merasakan kenyamanan dalam proses pendaftaran paten dan menggunakan haknya. DJKI menyebut, naskah perubahan RUU Paten sudah melalui penelitian ilmiah dan dituangkan dalam naskah akademik.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto terpilih dan ditetapkan menjadi Pimpinan Pansus RUU tentang Paten. Wihadi menegaskan dalam waktu dekat Pansus RUU Paten bakal mengundang kementerian/lembaga dan semua stakeholder terkait Paten, mengingat masa tugas DPR RI 2019-2024 akan berakhir pada September 2024 mendatang.
”Tapi karena ini berkaitan dengan industri, tentunya kita akan memanggil semua industri-industri yang memang menggunakan Paten dan juga pelaku-pelaku dan juga kita juga akan mengundang daripada konsultan-konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memang mereka selama ini berkecimpung dalam masalah HAKI dan juga masalah Paten,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman DPR.
Dia menilai, perkembangan HAKI kian hari kian dinamis. Karena itulah perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Menurutnya, masalah paten sangat berkaitan langsung dengan dunia industri. Termasuk dengan berbagai pelanggaran Paten pun menjadi perhatian semua pihak.
”Jadi, ini adalah beberapa upaya pemerintah untuk bagaimana memberikan perlindungan terhadap Paten, baik itu pengguna Paten maupun pemilik Paten. Nah, tentunya nanti akan kita lihat daripada usulan pemerintah yang akan sama-sama kita bahas dalam rapat pansus kedepannya,” katanya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu optimis Pansus dalam merampungkan pembahasan RUU Paten sebelum masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 berakhir masa jabatannya. Dengan dengan, RUU Paten sudah dapat disahkan menjadi UU sebelum September mendatang.
“Sehingga tidak menimbulkan PR kedepannya bahwa Undang-Undang ini masih belum selesai dalam pembahasan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, RUU Paten diajukan DJKI sejak tahun 2020 untuk mengakomodir perubahan zaman dan perjanjian internasional yang baru diratifikasi. RUU tentang tentang Paten sudah masuk ke dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dengan nomor urut 37.