“BPK pun telah menghitung nilai kerugian kerusakan lingkungan tersebut, yang besarnya ratusan triliun rupiah,” sebutnya.
Menurutnya, penerapan sanksi akibat kerusakan lingkungan bukanlah aspek yang harus dinegosiasikan pemerintah. Sebab, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan turunannya tetap bisa diberlakukan terhadap Freeport. Namun, faktanya dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh Freeport terus terjadi tanpa adanya penjatuhan sanksi yang berarti.
“Karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia sebagai negara berdaulat adalah penegakan hukum dan penagihan pembayaran sanksi (ganti rugi) terhadap Freeport,” sarannnya.
Marwan mengingatkan persoalan penjatuhan sanksi kerusakan lingkungan terhadap Freeport pernah didesak dan dipaksa agar dipatuhi saat era Pemerintahan (Alm) Abdurrahman Wahid melalui Menteri Koordinator Ekonomi, Rizal Ramli. Kala itu, Freeport menyetujui untuk pembayaran kompensasi sekitar US$ 3-5 miliar. Namun, akibat pergantian rezim pemerintahan, pembayaran sanksi tersebut belum terlaksana hingga sekarang.
Harus saling menguntungkan
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan mencegah terjadinya perang dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS), keduanya mesti berunding lagi. Perundingan dagang Indonesia-AS mesti dilandasi prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang pasti, kata Bambang, dihubungkan dengan divestasi saham Freeport, kepentingan Indonesia tidak boleh dikorbankan
“Tim perunding Indonesia harus menolak jika AS menjadikan masalah Freeport (dijadikan alat) untuk menekan Indonesia,” ujarnya mengingatkan.
Menurutnya, ultimatum AS terkait ancaman perang dagang dengan Indonesia ketika proses negoisasi divestasi saham Freeport bisa menjadi ganjalan bagi pihak Indonesia untuk berhasil memenangkan negosiasi.