Selain itu Anies mengkritik proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN -kini sudah menjadi UU No.21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara- karena tidak dilakukan secara komprehensif dan minim partisipasi publik.
Sebagai negara yang menganut prinsip sebagai negara hukum alias rechtsstaat, pembentukan UU seharusnya memberi ruang kepada publik sebelum disahkan menjadi UU. Lagipula UU sudah mengatur adanya peran serta publik dalam pembentukan peraturan perundangan. Tapi yang terjadi malah penguasa menentukan hukum, dan pasca terbit UU baru diperdebatkan akibat adanya pro dan kontra.
“Kita masih ada persoalan pupuk yang belum lengkap, tapi malah bangun istana untuk Presiden, ini di mana rasa keadilan kita,” tegasnya.
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto juga melempar pertanyaan kepada Ganjar mengenai pengelamannya membangun Jawa Tengah. Menjawab pertanyaan Menteri Pertahanan RI itu Ganjar mengatakan ketika membangun kawasan industri dan percepatannya, langkah penting yang dilakukan antara lain duduk bersama dengan jajaran Menteri dan Presiden RI.
“Kami punya pikiran yang sama dalam rancangan ini. Kita mau jemput 2045 sebagai negara maju dan unggul,” paparnya.
Pengalamannya 10 tahun menjadi Gubernur Jawa Tengah menurut Ganjar berhasil membereskan beragam proyek pembangunan. “Ada tanggung jawab pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” urainya.
Dalam sambutannya membuka acara debat perdana capres-cawapres, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, berharap debat pertama ini menjadi ajang para pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang dapat meyakinkan para pemilih pada pemilu 2024. Pemilih bisa menyaksikan perhelatan debat capres-cawapres ini melalui beragam kanal penyiaran.
“Visi dan misi para capres-cawapres ini menjadi bahan kampanye metode debat,” imbuhnya.