Meningkatkan kapasitas dan kualitas melalui pendidikan menjadi harapan bagi semua kalangan. Begitu pula yang dijalani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Maruf Cahyono. Gelar doktor pun diraih setelah melalui sidang terbuka di Universitas Jayabaya, Selasa (7/8).
Melalui disertasi yang berjudul ‘Haluan Negara Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Presiden dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Berdasar Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional’, Maruf mampu mengurai jawaban atas sejumlah pertanyaan dari sejumlah penguji. Berdasarkan itulah, Maruf lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Dalam disertasinya, Maruf mengurai betapa pentingnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era reformasi. Pasalnya penggunaan GBHN diterapkan di era orde baru. Sedangkan di era reformasi, tak lagi menggunakan GBHN. Begitu pula dengan hilangnya kewenangan MPR sebagai lembaga tinggi negara.
Maruf berpandangan, GBHN di era sebelum perubahan UUD 1945 dipandang sebagai model terbaik dari dokumen hukum haluan negara yang selama ini diterapkan. Karena itulah, MPR dapat merekonstruksi model GBHN untuk dapat diatur dalam UUD 1945. Begitu pula diterapkan dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara di Indonesia.
“Haluan negara perlu ada karena pada dasarnya merupakan dokumen kebijakan negara yang berisi Rah dan strategi perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaannya,” ujarnya.
Ia menilai, sejatinya MPR memiliki kewenangan konstitusional dalam mengubah konstitusi berdasarkan Pasal 37 UUD 1945. Karena itulah diperlukan ‘political will’ MPR untuk dapat melakukan perubahan UUD 1945. Dengan begitu, dapat menerapkan GBHN sebagai model haluan negara.
“Maka UUD 1945 harus diubah atau diamandemen secara terbatas,” katanya.
Lebih lanjut Maruf menguraikan, dalam amandemen UUD 1945, diperlukan adanya pengaturan posisi MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan GBHN. Serta, memberi mandat (GBHN) dan meminta pertanggungjawaban kepada presiden (sebagai mandataris MPR) atas pelaksanaan haluan negara tersebut.
Nah, selain merekonstruksi model GBHN dan memberi kewenangan kepada MPR, Ma’ruf berpendapat perlunya memberikan kewenangan kepada DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan haluan negara yang dijalankan oleh presiden. “Juga perlu memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi mengadili presiden atas pelaksanaan haluan negara,” katanya.
Ma’ruf menguraikan pertanggungjawaban merupakan hal yang penting. Kedaulatan rakyat menuntut prinsip agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
Menurutnya, pertangungjawaban merupakan satu dari sekian syarat dalam menegakan demokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Karena itulah, kata Maruf, perlunya penataan ulang hubungan tata kerja MPR dan presiden dalam pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban. “Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional,” ujarnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan bangga dengan predikat lulus sangat memuaskan yang disandang Maruf. Terlebih, disertasi yang diusung Maruf menyoal GBHN dan kewenangan MPR. “Saya bangga dengan menapatnya gelar tertinggi dalam bidang akademik. Selamat,” pungkasnya.
Dalam menjalani uji terbuka meraih gelar doktor, dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR/Ketua DPD Oesman Sapta, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam, Ketua Lembaga Pengkajian Rully Chairul Azwar, anggota MPR Bachtiar Aly.
Sedangkan promotor adalah Prof Sinaulan dan ko-promotor Dr Ramlani Lina dan Dr Yuhelson. Sedangkan penguji adalah Prof FX Adjie Samekto, Letjen TNI (Purn) Prof. Syarifudin Tippe, dan Dr Atma Suganda.