Setelah sempat tertunda, persidangan etik mengagendakan pembacaan putusan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akhirnya terlaksana. Komisioner KPK Nurul Ghufron sebagai terperiksa dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Menyatakan terperiksa Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan amar putusan sidang etik, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jumat (6/9/2024).
Menariknya, tak saja berupa teguran tertulis sebagai sanksi sedang, majelis etik juga memberikan sanksi berupa pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama enam bulan. Dalam pertimbangan putusan, perbuatan memberatkan Ghufron tidak mendukung upaya pemerintah menghilangkan praktik-praktik nepotisme dengan menggunakan pengaruh.
Selain itu, tidak menjaga muruah KPK sebagai lembaga antikorupsi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan citra KPK di masyarakat semakin menurun. Tak hanya itu, majelis etik menilai Ghufron tidak menyesali perbuatannya. Serta tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang.
Baca juga:
- Terbukti Tiga Pelanggaran Etik, Dewas Sanksi Berat Firli Bahuri
- KPK Diminta Terbuka Soal Pemeriksaan Ajudan Lili di Kasus Tanjung Balai
Ghufron saat mendengarkan majelis etik membacakan putusannya.Foto: HFW
Hal lainnya, Ghufron terlihat aktif memberikan keterangan dan pernyataan kepada media tentang apa yang dilakukannya. Alhasil, menyebabkan pemberitaan tentang perbuatan terperiksa semakin meluas. Sementara hal meringankan, Ghufron sebagai terperiksa belum pernah tersandung dan disanksi etik.
Menyikapi putusan etik itu, Ghufron menghormati persidangan hingga putusan Dewas. Karenanya ia mengajukan pembelaan yang sudah dibacakan dan dipertimbangkan Dewas dalam putusannya. Namun sayangnya, pembelaan tersebut ditolak majelis etik Dewas dalam persidangan.