Direksi dan karyawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) sedang harap-harap cemas menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Pasca dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, TPI memang mengajukan permohonan kasasi ke MA.
Namun, saat permohonan kasasi ini diperiksa oleh hakim agung, Direksi TPI justru mempersoalkan tindakan kurator yang langsung bekerja untuk mengurus harta pailit. Kurator adalah orang yang ditunjuk oleh majelis hakim untuk mengurus harta pailit. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Ketentuan itu berbunyi 'Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan peninjauan kembali'. Artinya, pasal ini mengatur kurator bisa langsung bekerja tanpa harus menunggu putusan kasasi atau peninjauan kembali.
Dua Direktur TPI menggugat ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah Direktur Keuangan Ruby Pandjaitan dan Direktur Program dan Produksi Erwin Richard Andersen. Kuasa Hukum Pemohon, Chudry Sitompul menilai ketentuan itu menabrak asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. “Harusnya kurator jangan bekerja dulu sebelum adanya putusan kasasi atau peninjauan kembali,” ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (30/11).
Pemohonan memang tak menguji seluruh isi pasal tersebut. Mereka hanya mempersoalkan frase 'meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan peninjauan kembali'. Bila MK membatalkan frase ini, maka kurator tak bisa langsung melaksanakan tugasnya sebelum putusan kasasi atau peninjauan kembali dikeluarkan oleh MA.
Chudry memang mengaku tak secara saklek melarang kurator bekerja setelah putusan Pengadilan Niaga dikeluarkan. “Mereka boleh saja bekerja tapi dengan kewenangan terbatas,” tuturnya. Kewenangan terbatas yang dimaksudnya adalah kurator hanya fokus menjaga aset harta pailit saja, tidak ikut terlibat pada urusan manajemen. “Kurator kami justru terlibat urusan manajemen,” tuturnya.
Chudry mencontohkan ketika kurator ikut mengurusi urusan penyiaran seperti program acara atau bahkan urusan personalia. Celakanya lagi, lanjutnya, kurator justru melibatkan karyawan-karyawan yang telah diberhentikan sebelumnya. “Ini sudah tidak benar,” tuturnya. Dampaknya, masih menurut Chudry, iklan yang biasa tampil di TPI pun menurun.
Karenanya, Chudry sengaja menguji pasal ini. Bila pasal ini dibatalkan, maka ia berharap ada pengaturan yang lebih baik lagi mengenai apa tugas kurator sebenarnya. “Yang pasti mereka hanya menjaga aset harta pailit. Bukan ikut-ikutan di manajemen,” tambahnya.
Menjaga harta pailit
Salah seorang kurator TPI, Safitri H Saptogino mengatakan pengajuan uji materi ke MK merupakan hak direksi TPI. Namun, ia menegaskan tindakannya mengurus harta pailit walau belum ada putusan kasasi sudah sesuai UU yang berlaku. “Kecuali bila kelak MK membatalkan ketentuan tersebut,” ujarnya kepada hukumonline.
Namun, Safitri membantah bila kurator dinilai telah melampaui kewenangan dengan ikut cawe-cawe urusan manajemen. “Tidak seperti itu. Ini hanya politisasi mereka,” ujarnya. Ia membantah bila dirinya dinyatakan sampai terlibat pada pemilihan program di TPI. “Saya hanya menjaga agar TPI tetap on air,” tambahnya. Tindakan ini justru, dinilainya sebagai upaya menjaga harta pailit.
Lebih lanjut, Safitri menambahkan tugas kurator adalah untuk menjaga harta pailit sehingga utang-utang dapat terbayar. “Sehingga kami juga harus memastikan tidak adanya mismanajemen,” ungkapnya. Apalagi, faktor mismanajemen yang disinyalir sebagai salah satu pemicu dipailitkannya TPI.