Pada Rabu (28/8/2019), beredar laporan polisi dengan pelapor Agung Zulianto yang mengklaim sebagai Korban dari Pemuda Kawal KPK dan Masyarakat DKI Jakarta yang berstatus mahasiswa ke Polda Metro Jaya. Tercatat sebagai terlapor, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Ketua Umum YLBHI Asfinawati, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah atas tuduhan memberikan berita bohong sejak bulan Mei-Agustus 2019, seperti diatur Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Menanggapi laporan ini, YLBHI dan ICW menilai laporan pidana terhadap ketiganya merupakan bagian upaya serangan balik secara sistematis untuk melemahkan KPK. Upaya atas gerakan antikorupsi ini menjadi modus yang kerap dilakukan dengan cara kriminalisasi. Karenanya, laporan pidana itu merupakan serangan balik dari pihak-pihak berkepentingan untuk mengamankan Pansel dan beberapa calon pimpinan KPK dari kritik masyarakat sipil.
“YLBHI, ICW dan koalisi masyarakat sipil lainnya sejak bulan April 2019 telah mengawal seleksi pemilihan calon pimpinan KPK. Koalisi menemukan sejak proses penunjukkan Pansel dan proses seleksi calon pimpinan bagian dari upaya pelemahan sangat serius terhadap KPK, kami menyebutnya ini Cicak Buaya 4.0,” ujar Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamad Isnur saat dikonfirmasi, Kamis (29/8/2019). Baca Juga: Gaduh Seleksi Capim KPK
Isnur menegaskan laporan pidana ini suatu bentuk serangan balik oknum-oknum yang berkepentingan, dengan niat jahat menyalahgunakan wewenangnya pada sistem peradilan pidana dengan modus pelecehan peradilan (judicial harassment) demi mengamankan kepentingan Pansel dan calon pimpinan KPK.
“Laporan-laporan dengan niat jahat seperti ini juga pernah terjadi pada proses pemilihan capim KPK dan paya melawan pelemahan KPK sebelumnya. Penyalahgunaan wewenang pemidanaan ini seperti sudah menjadi pola umum serangan balik,” kata dia.
Menurutnya, beberapa indikator laporan pidana ini bentuk serangan balik untuk pelemahan KPK. Pertama, laporan pidana dilakukan terkait kritik masyarakat sipil terhadap dugaan konflik kepentingan antara Pansel dengan beberapa calon pimpinan KPK. Kedua, laporan pidana baru dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya.
Ketiga, laporan pidana tidak jelas dan sangat kabur. Tidak jelas tentang perbuatan apa yang dilaporkan. Keempat, laporan pidana tersebut mengada-ada, tidak berdasarkan fakta dan tidak memiliki bukti-bukti yang cukup. “Demi tegaknya hukum dan menjaga marwah institusi Kepolisan RI, YLBHI dan ICW meminta Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan pidana ini. Ini agar upaya pelemahan KPK dengan modus penyalahgunaan wewenang pemidanaan terhadap perjuangan dan gerakan anti korupsi, tidak terjadi.”
“YLBHI dan ICW justru meminta kepada Kepolisian untuk memberi perlindungan hukum kepada orang-orang yang berjuang melawan pelemahan KPK termasuk dalam proses seleksi calon pimpinan KPK saat ini,” harapnya.
Seleksi Capim KPK
Terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menduga pelaporan ke Kepolisian terhadap dirinya bersama dua orang lainnya yakni Koordinator ICW dan Direktur YLBHI terkait proses seleksi calon pimpinan KPK yang sedang dikawal saat ini. "Kalau melihat informasi yang ada, pemberitaan-pemberitaan dan informasi-informasi lain yang beredar, momen pelaporannya saat ini kami menduga terkait apa yang sedang kami kawal bersama saat ini yaitu proses seleksi pimpinan KPK," ucap Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/8/2019) seperti dikutip Antara.
Dia mempertanyakan dan tak mengetahui apa motif dari laporan pidana ini. "Tetapi apa kepentingan pihak pelapornya, saya juga tidak kenal pelapornya, saya juga baru pertama kali melihat membaca nama pelapornya. Kalau dari pemberitaan dan kami juga tidak tahu apa yang dilaporkan," kata Febri.
Febri mengaku tidak terlalu khawatir adanya laporan tersebut. "Jadi, silakan saja kami tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi yang perlu diingat, upaya mengawal proses seleksi ini akan terus dilakukan, KPK memastikan seluruh upaya itu dilakukan sejak awal, ada atau tidak ada laporan tersebut," ujar Febri.
Lembaganya juga mengajak masyarakat untuk tetap terlibat aktif mengawal proses seleksi pimpinan KPK ini. "Kalau ada upaya-upaya untuk memperlemah atau menghambat pengawalan publik terhadap proses seleksi ini, hal tersebut tidak boleh mengganggu upaya-upaya kita semua," kata Febri.
Terkait laporan itu, Febri juga menyatakan ia belum menerima informasi resmi terkait pelaporan tersebut. "Kalau informasi resmi tentang pelaporannya belum kami terima," katanya. (ANT)