Johnson mengatakan langkah yang ditempuhnya saat ini adalah memperjuangkan perubahan di tubuh organisasi PERADI. “Elu kan mau perubahan. Kita harus siap bertarung dari segala lini. Kalau nggak, Lu ketingalan di luar. Perjuangan jalan terus,” ujarnya.
Pihak yang rencananya digugat adalah Ketum, Sekjen dan Organisasi PERADI. “Karena yang mengatur organisasi kan ketua dan sekjen,” ujarnya.
Terpisah, Sekjen PERADI Hasanuddin Nasution mengaku belum mengetahui isi gugatan yang dilayangkan kepadanya dan Ketum DPN PERADI. Namun, dalam rapat tanggal 2 Februari, lanjut Hasanuddin, memang sempat ada yang mempersoalkan rapat pleno DPN PERADI untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan munas.
“Istilah pleno tidak dikenal dalam Anggaran Dasar PERADI. Itu dipersoalkan. Rapat ini seharusnya nggak boleh memutuskan apa-apa. Kok tempat munas diputuskan. Itu yang di-dispute,” ujarnya kepada hukumonline.
Hasanuddin sendiri mengaku mengusulkan agar DPN PERADI menggelar Rakernas (Rapat Kerja Nasional) untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan munas, tetapi usulan itu tidak diterima.
Selain itu, lanjut Hasanuddin, beberapa peserta rapat pleno –termasuk dirinya- juga mengaku bingung dengan pernyataan Ketua Umum DPN PERADI kala membuka rapat. Ketika itu, Ketum DPN PERADI Otto Hasibuan mengatakan “Kami sudah menetapkan”.
“Itu kalimatnya ‘kami’. Dalam perspektif organisasi, seharusnya kami itu adalah pengurus DPN PERADI, tetapi saya belum pernah rapat mengenai hal itu. Kapan diputuskannya?” sambung Hasanuddin.
Johnson mempersilakan Hasanuddin untuk menyampaikan informasi yang diketahuinya di persidangan. “Biar dia yang omongkan itu di persidangan, jangan di depan kita. Tapi dari segi persiapan munas, dia harus tetap bertanggung jawab,” ujarnya.
“Dia kan sekjen, harus bertanggung jawab. Nggak bisa nggak dilibatkan,” tukasnya.