Kehadiran Cina di Laut Cina Selatan memang menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dalam hukum internasional. Tindakan asertif Cina dapat dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas tatanan hukum yang ada, mengingat kekuatan politiknya yang terus meningkat dan sulit dibendung.
Senior Fellow, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Jusario Vermonte, mengatakan Laut Cina Selatan merupakan contoh nyata dari hipokrisi dalam geopolitik. Menurutnya Cina sering kali menegaskan klaimnya, tetapi tindakan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan penyataan tersebut.
“Dalam konteks ini, politik kekuatan besar memang berperan signifikan. Saya percaya bahwa kita perlu terus melibatkan Cina dalam dialog. Jika Cina ingin diakui sebagai superpower, mereka perlu menunjukkan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab global, seperti menyediakan barang publik internasional dan berkontribusi dalam solusi krisis. Sejauh ini, Cina belum menunjukkan komitmen tersebut,” kata Philips saat menjadi panelis dalam Konferensi Nasional: Indonesia dan Hukum Internasional 2024 bertajuk "Navigating International Law Challenges of the 21st Century: Indonesia’s Perspectives", di Jakarta, Rabu (2/10).
Baca Juga:
- Menyoal Penegakan Hukum dalam Hukum Internasional
- Menlu: Hukum Internasional Dituntut Lebih Adaptif dan Responsif
Dia mencontohkan bahwa dalam konteks perilaku dan tata kelola, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengajak Cina berpartisipasi dalam inisiatif internasional. Dengan mendorong Cina untuk menandatangani kesepakatan tertentu, maka dapat menciptakan model kolaborasi yang dapat mengarah pada perilaku yang lebih kooperatif di masa depan.
“Saya punya kepercayaan itu bahwa karena Cina adalah part of the region, resident super power, istilahnya kan gitu. Nggak bisa kita menghilangkan Cina dari gambar,” imbuhnya.
Senior Fellow, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Jusario Vermonte. Foto: HFW