Lim pun menulis surat pembaca, yang dimuat di harian Kompas dan Suara Pembaruan. Intinya, menurut Lim, Era melakukan kesalahan data dalam menjual rumah, yang membuat konsumen keluar biaya perbaikan kesalahan. Era juga sudah mengakui ada ketidakcocokan alamat antara IMB dan sertipikat, dalam tanggapan atas surat pembacanya. Di situ, Era hanya menawarkan penggantian sebesar Rp1.248.000.
Perbuatan tidak menyenangkan
Sebulan berselang, Lim dilaporkan Era Indonesia ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335 KUH Pidana. Menurut Corporate Legal Era Indonesia Frans Asido Tobing, surat pembaca Lim berpengaruh bukan hanya pada Era Graha tapi pada kantor Era lainnya. Surat itu juga seolah-olah menunjukkan Era Graha tidak bertanggung jawab. Waktu itu Era Graha mau bertanggung jawab sesuai biaya resmi, yakni sekitar satu juta, ujarnya.
Surat pembaca juga hanya menyebut nama Era, sehingga mempengaruhi kredibilitas seluruh pengembang yang menggunakan nama Era di Indonesia. Padahal menurutnya, Lim hanya berurusan dengan PT Era Graha, suatu badan hukum terpisah dari Era Indonesia. Hubungan hukum keduanya ialah berupa franchise. Kami (Era Indonesia- red) sudah kasih sistem dan itu tidak dijalankan kalau ada masalah bukan kita lagi, ujarnya.
Frans menambahkan pihaknya cuma memfasilitasi masalah Lim dengan Eka Graha. Sudah meminta kami untuk fasilitasi ternyata kami pula yang dipaksa menanggung, tandas Frans. Ia juga menambahkan bahwa pihak Lim menyatakan ancaman yang pada intinya Era akan merugi kalau masalah kedua belah pihak disebarluaskan.
Kuasa hukum Lim, Deolipa Yumara, menjelaskan bahwa permasalahan awal kliennya dengan Era Graha, bermula dari ketidaksesuaian alamat rumah yang tertera di surat IMB dan sertifikat. Lim lantas mempersoalkan perbedaan itu secara terbuka. Rupanya, Era Graha gerah borok itu diungkap ke publik, karena itu Era Indonesia melaporkan Lim ke polisi. Saat Pak Lim tiba-tiba dilaporkan ke polisi, timbul masalah baru seperti ketakutan, depresi, dan sebagainya ujar Deolipa.
Dalam gugatannya, Lim mengaku mengalami kesusahan, stres, dan depresi karena harus bolak-balik memenuhi panggilan polisi akibat laporan Era Indonesia. Energi, pikiran dan keuangan Lim pun terkuras. Bahkan akibat sulit berkonsentrasi pada pekerjaan, Lim akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur PT Trijaya Pratama Futures.
Dua puluh September lalu, Lim pun menggugat dengan berbekal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat tersebut menyatakan perbuatan yang disangkakan tidak cukup bukti atau tidak ada peristiwa pidana. Menurut Deolipa, laporan palsu yang dibuat Era Indonesia, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkara yang sedang masuk proses mediasi ini, Lim meminta ganti rugi sejumlah Rp5.100.000.000.