Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Emirsyah Satar terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Dalam sidang yang disiarkan KPK melalui telekonferensi ini ia dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 tahun denda Rp1 miliar subsidiair tiga bulan kurungan.
Tak hanya itu, Emirsyah juga diminta majelis hakim pimpinan Rosmina untuk membayar ganti rugi sebesar Sin$2.117.315,27. Jika tidak, harta bendanya akan disita dan apabila tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Ia terbukti melakukan dua tindak pidana yaitu menerima uang suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Menyatakan terdakwa Emirsyah Satar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua,” kata Hakim Ketua Rosmina.
(Baca juga: Masalah Pembuktian Secara Daring di Sidang Tipikor).
Dakwaan pertama yang dimaksud yaitu Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 (1) KUHPidana. Kemudian dakwaan kedua yang dimaksud yaitu Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.
Menurut majelis, faktor yang memberatkan hukuman adalah perbuatan Emirsyah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Menurut hakim anggota Anwar, sebagai pemimpin ia seharusnya menjadi panutan bagi Garuda Indonesia. Namun Emirsyah melakukan tindakan yang mencurangi perusahaan dimana banyak karyawan menggantungkan kehidupan kepada perusahaan tersebut.
Namun, hakim Anwar juga menilai Emirsyah telah membawa Garuda sebagai perusahaan penerbangan yang disegani dunia internasional. “Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatan, bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatan dan belum pernah dihukum, terdakwa telah membawa PT Garuda Indonesia ke jenjang yang diakui dunia sebagai perusahaan penerbangan yang bergengsi," ujar hakim Anwar.
Kritik penasihat hukum
Luhut MP Pangaribuan, penasihat hukum Emirsyah mengaku tidak puas atas putusan ini. Ia menyatakan cenderung mengajukan banding, namun kliennya sendiri masih ingin memikirkan putusan ini selama 7 hari ke depan sebelum memutuskan apakah akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau menerima putusan pengadilan Tipikor, Jakarta. Penuntut umum menyatakan pikir-pikir.
Menurut Luhut, majelis hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan lengkap dalam menerapkan hukum pembuktian materiil. Salah satunya mengenai uang yang sudah dikembalikan kepada Sutikno Soedarjo yang juga sudah diamini Sutikno di persidangan, tidak dipertimbangkan majelis. Belum lagi beberapa prestasi Emir lainnya selama memimpin Garuda.
“Garuda baik dan untung sesuai saksi JPU. Lebih jauh Tantri bilang Emir selamatkan Garuda dari kebangkrutan dan jadi million dollar company. Selama kepengurusannya selalu acquit et de charge dari RUPS,” kata Luhut.
Tak hanya itu, Luhut menyebut kesalahan hakim lainnya yang meskipun tidak berkaitan dengan perkara namun kesalahan kecil tersebut dianggap sebagai indikasi jika hakim tidak cermat. “Ini satu lagi kesalahan hakim itu, kecil tapi indikatif nimbangnya tidak cermat". Dia menyebut gelar saya MH padahal jelas di kuasa, pledoi dan lain-lain (tertulis) LL.M. (gelarnya). Yang sederhana ini saja salah. Kedua menyebut nama jalan kantor. Padahal jelas terpampang. Ini untuk lihat bagaimana menimbangnya saja, Sedih!” ungkapnya.
Dakwaan Emirsyah
Dalam dakwaan pertama Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia tahun 2005-2014 didakwa bersama-sama dengan Hadinoto Soedigno dan Capt Agus Wahyudo menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp8,859 miliar; 884.200 dolar AS; 1.020.975 Euro dan 1.189.208 dolar Singapura yang diberikan melalui pemilik PT Mugi Rekso Abadi, PT Ardyaparamita Ayuprakarsa dan Connaught International Pte Ltd. Soetikno Soedarjo.
Sedangkan uang suap berasal dari Airbus SAS, Roll-Royce Plc dan Avions de Transport regional (ATR) serta Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hong Kong dan Summberville Pacific Inc. Suap tersebut terdiri atas, pertama, penerimaan uang dari Rolls-Royce Plc melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa dan Connaught International terkait TCP mesin RR Trent 700 untuk enam unit pesawat Airbus A330-300 PT Garuda Indonesia yang dibeli tahun 1989 dan empat unit pesawat yang disewa dari AerCAP dan International Lease Finance Corporation (ILFC).
Kedua, penerimaan uang dari Airbus melalui Connaught International terkait pengadaan pesawat Airbus A330-300/200. Ketiga, penerimaan uang dari Airbus melalui Connaught International terkait pengadaan pesawat Airbus A320 Family.
Keempat, penerimaan uang terkait pengadaan pesawat Sub-100 Seater Canadian Regional Jet 1.000 Next Generation (CRJ1.000NG) dari Bombardier Aerospace Commercial Aircraft (selanjutnya disebut Bombardier) melalui Hollingworth Management International (HMI) dan Summerville Pasific Inc. Kelima, Penerimaan uang sejumlah 1.181.763 dolar Singapura dari Avions de Transport Regional (ATR) melalui Connnaught International terkait pengadaan 21 pesawat ATR 72 seri 600.
(Baca juga: KPK Mencium Dugaan Pencucian Uang dalam Kasus Emirsyah Satar).
Selain didakwa menerima suap, Emirsyah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang totalnya mencapai sekitar Rp87.464.189.911,16. Cara-cara yang dilakukan adalah, pertama, mentransfer uang 480 ribu dolar Singapura menggunakan rekening Woollake International di UBS atas nama Mia Badilla Suhodo (mertua Emirsyah Satar) untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama Sandrina Abubakar (istri Emirsyah) dan rekening Commonwealth Bank of Australia atas nama Eghadana Rasyid Satar (anak Emirsyah).
Kedua, menitip dana sejumlah 1.458.364,28 dolar AS (sekitar Rp20.324.493.788) ke rekening Soektino Soedarjo di Standard Chartered Bank. Ketiga, membayar pelunasan utang kredit di UOB Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 174 senilai 841.919 dolar AS (sekitar Rp11.733.404.143,50).