Tiga pengamat ekonomi diundang Komisi XI DPR untuk memberikan masukannya terkait pencalonan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) pengganti Darmin Nasution, Senin (2/9) malam. Ketiga pengamat itu adalah Enny Sri Hartati dari Indef, Yanuar Rizky dan Zulkifli Zaini mantan Dirut Bank Mandiri.
Dalam kesempatan itu, Enny menyarankan agar DGS BI terpilih nanti adalah orang yang bisa bekerjasama baik dengan otoritas fiskal. Kerjasama ini penting terlebih dalam menghadapi situasi global seperti yang terjadi sekarang ini. "Berkaitan kondisi moneter secara umum. Makro prudensial tidak bisa dipisahkan mana posisi moneter dan sektor riil, kedua-duanya sangat erat interaksinya," katanya di hadapan anggota Komisi XI.
Menurut Enny, BI tak hanya bertugas menjaga stabil moneter saja, namun perlu ada bauran kebijakan yang kompak dengan otoritas fiskal agar bisa menekan laju angka inflasi. "Tekanan inflasi sekarang disebabkan volatile food. DGS BI harus paham bagaimana kendalikan inflasi tidak hanya dari instrumen moneter tapi koordinasi dengan fiskal moneter," katanya.
Ia menilai proses dari ketidakstabilan harga atau inflasi sekarang ini tidak terlepas dari rapuhnya sektor keuangan Indonesia. Hal ini terlihat jika dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Rata-rata pendalaman peran dari sektor perbankan di negara tersebut sudah di atas 100 persen. Sedangkan Indonesia masih rendah, yakni di bawah 50 persen.
"Semuanya tidak lepas dari peran dan optimalisasi dari BI. Kalau hanya berputar-putar tangani moneter saja dan tidak punya perspektif peran sektor keuangan kita untuk ditransmisikan, kita akan hadapi persoalan yang sama sampai kapan pun. Harus ada mainstream makro prudensial yang dipahami oleh dewan gubernur," tutur Enny.
Selain itu, DGS BI yang terpilih nanti haruslah orang yang bisa mengendalikan pasar. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini, bahwa BI mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar. "Sekarang terjadi apa maunya pasar diikuti BI, tidak ada positioning pasar ikuti maunya BI. Kebijakan kemarin BI rate menghantam sektor riil," katanya.
Hal senada juga diutarakan Yanuar Rizky. Menurutnya, DGS BI terpilih harus bisa bekerjasama aktif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengingat, fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan akan beralih dari BI ke OJK pada awal 2014. "Repot kalau dewan gubernur enggak tahu apa yang harus diawasi. Ini era tidak mudah untuk siapapun yang terpilih," katanya.