Nama Destry Damayanti belakangan menjadi sorotan publik setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK. Bersama delapan anggota Pansel yang notabene perempuan seluruhnya, figur Destry menuai pertanyaan. Dia belakangan diketahui bekeja sebagai staf ahli Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Kalau memang benar, ya berarti yang bersangkutan harus memilih apakah menjadi Pansel atau staf ahli. Kalau milih Pansel, ya jangan staf ahli,” ujar Wakil ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR, Jumat (22/5).
Posisi Destry sebagai staf ahli Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilai dekat dengan PDIP, memunculkan kekhawatiran Pansel disusupi kepentingan politik. Maka dari itu, demi independensi Pansel, seyogianya seluruh anggota tim dan ketua yang melakukan seleksi calon pimpinan pimpinan KPK lepas dari berbagai kepentingan, termasuk intervensi partai tertentu. Sebelumnya Rini Soemarno pernah dimintakan keterangan KPK terkait kasus mega skandal BLBI. Terlebih, KPK jilid III bakal menangani kasus BLBI.
Fadli berpandangan, Destry tak dapat memilih kedua jabatan tersebut karena dimungkinkan terjadi konflik kepentingan. Menurutnya, parlemen akan mengawasi jalannya Pansel. Meski Pansel menjadi kewenangan pemerintah, hasil kerja dari Pansel akan ditindaklanjuti oleh DPR.
“Kita harapkan dari orang-orang yang dipilih itu independensinya tinggi dan tidak punya kepentingan bawa titipan dari lembaga atau kelompok. Sehingga orang yang terpilih bisa bekerja secara optimal tanpa ada hutan tinggi,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sebelum Pansel bekerja semestinya Destry sudah menentukan pilihan, apakah tetap menjadi ketua Pansel KPK atau staf ahli Menteri BUMN. Ia khawatir jika Pansel sudah disusupi kepentingan kelompok tertentu, bakal berdampak pada KPK secara kelembagaan dan pemberantasan korupsi tentunya. Fadli menilai Destry mundur dari jabatan ketua Pansel KPK dan tetap menjadi staf ahli Meneg BUM. Hal itu disebabkan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Bagusnya dia pilih saja jadi staf ahli, dan ganti dengan yang lain, biar tidak menjadi polemik. Kita tidak ingin orang-orang yang jadi Pansel membuat komitmen yang menitipkan kasus atau masalah terhadap calon-calon yang akan dipilih, karena KPK akan jadi alat saja dan tidak bekerja secara optimal,” katanya.
Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan hal yang sama. Namun, dengan mengedepankan asas transparansi publik, Destry mesti menyampaikan secara terbuka latar belakang kedekatan dengan Rini Soemarno. Ia khawatir jika tidak disampaikan ke publik maka akan menjadi bola liar yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kalau faktanya seperti itu maka ada potensi konflik kepentingan. Sebaiknya disampaikan terbuka ke publik. Jika tidak disampaikan sendiri maka bisa menjadi isu yang berkembang secara tidak proporsional,” ujar politisi PPP itu.
Anggota Komisi III lainnya, Masinton Pasaribu menilai langkah Presiden Jokowi adalah sebuah terobosan dengan memilih Pansel dari kalangan perempuan dari beragam disiplin ilmu dan profesi. Terlepas latar belakang tim Pansel, menurut Masinton, Presiden Jokowi memiliki harapan besar agar Pansel menghasilkan calon komisoner KPK yang mumpuni untuk kemudian di serahkan dan ditindaklanjuti prosesnya oleh DPR, yakni komisi III. “Pansel yang baru ini diharapkan mau bekerja dengan menyeleksi orang-orang yang bebas dari kelompok kepentingan,” ujarnya.
Politisi PDIP itu menilai dari sembilan anggota tim Pansel relatif belum terkontaminasi dari kelompok tertentu maupun partai politik, termasuk Destry. Masinton yakin kesembilan anggota Pansel akan bekerja dengan teliti dan menggunakan asas kehati-hatian.
“Mereka masing-masing punya ukuran dan kriteria sendiri sesuai yang dinginkan publik, ditambah rekam jejak baik, punya integritas komitmen dan berani tentunya,” imbunya.
Direktur Center for Budget Analisis (CBA), Ucok Sky Khadafi, menyayangkan adanya keterkaitan Destry dengan Meneg BUMN. Semestinya, ketua beserta anggota Pansel bersih dari keterkaitan dan kepentingan kelompok tetentu. Dengan begitu, Pansel dapat bekerja tanpa beban.
“Ini sudah jelas dengan diangkat salah satu staf khusus dari Menteri BUMN membawa pesan khusus yang sangat politis untuk mengangkat komisioner KPK,” ujarnya.
Mantan direktur investigasi dan advokasi Fitra itu berpandangan, Pansel sebaiknya tidak menganggap dirinya memiliki kapasitas, integritas dan kejujuran dalam melakukan pemilihan calon komisoner KPK. Menurutnya, pola mengangkat kalangan perempuan seolah ingin menutupi adanya kasus mega skandal BLBI di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri.
“Ini sudah basi, dan cacat di mata publik. Dan Jokowi benar-benar asal mengangkat orang-orang yang punya kepentingan politik orang lain,” ujarnya.
Sekedar informasi, Destry mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mengawali karier sebagai asisten peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) pada Januari - Agustus 1989. Destry kemudian mejadi peneliti pada FEUI mulai Agustus 1989 hingga Agustus 1990 .
Ia juga pernah menjabat analis moneter dan finansial pada Kementerian Keuangan pada Agustus 1992-Maret 1997. Ia sempat berkarier di di Citibank Indonesia dan menjadi konsultan ekonomi di Kedutaan Inggris. Hingga akhirnya, Destry berlabuh di PT Bank Mandiri Tbk sebagai ekonom sejak Mei 2011 hingga saat ini. Selain itu, Destry pun menjadi staf ahli Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Kalau memang benar, ya berarti yang bersangkutan harus memilih apakah menjadi Pansel atau staf ahli. Kalau milih Pansel, ya jangan staf ahli,” ujar Wakil ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR, Jumat (22/5).
Posisi Destry sebagai staf ahli Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilai dekat dengan PDIP, memunculkan kekhawatiran Pansel disusupi kepentingan politik. Maka dari itu, demi independensi Pansel, seyogianya seluruh anggota tim dan ketua yang melakukan seleksi calon pimpinan pimpinan KPK lepas dari berbagai kepentingan, termasuk intervensi partai tertentu. Sebelumnya Rini Soemarno pernah dimintakan keterangan KPK terkait kasus mega skandal BLBI. Terlebih, KPK jilid III bakal menangani kasus BLBI.
Fadli berpandangan, Destry tak dapat memilih kedua jabatan tersebut karena dimungkinkan terjadi konflik kepentingan. Menurutnya, parlemen akan mengawasi jalannya Pansel. Meski Pansel menjadi kewenangan pemerintah, hasil kerja dari Pansel akan ditindaklanjuti oleh DPR.
“Kita harapkan dari orang-orang yang dipilih itu independensinya tinggi dan tidak punya kepentingan bawa titipan dari lembaga atau kelompok. Sehingga orang yang terpilih bisa bekerja secara optimal tanpa ada hutan tinggi,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sebelum Pansel bekerja semestinya Destry sudah menentukan pilihan, apakah tetap menjadi ketua Pansel KPK atau staf ahli Menteri BUMN. Ia khawatir jika Pansel sudah disusupi kepentingan kelompok tertentu, bakal berdampak pada KPK secara kelembagaan dan pemberantasan korupsi tentunya. Fadli menilai Destry mundur dari jabatan ketua Pansel KPK dan tetap menjadi staf ahli Meneg BUM. Hal itu disebabkan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Bagusnya dia pilih saja jadi staf ahli, dan ganti dengan yang lain, biar tidak menjadi polemik. Kita tidak ingin orang-orang yang jadi Pansel membuat komitmen yang menitipkan kasus atau masalah terhadap calon-calon yang akan dipilih, karena KPK akan jadi alat saja dan tidak bekerja secara optimal,” katanya.
Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan hal yang sama. Namun, dengan mengedepankan asas transparansi publik, Destry mesti menyampaikan secara terbuka latar belakang kedekatan dengan Rini Soemarno. Ia khawatir jika tidak disampaikan ke publik maka akan menjadi bola liar yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kalau faktanya seperti itu maka ada potensi konflik kepentingan. Sebaiknya disampaikan terbuka ke publik. Jika tidak disampaikan sendiri maka bisa menjadi isu yang berkembang secara tidak proporsional,” ujar politisi PPP itu.
Anggota Komisi III lainnya, Masinton Pasaribu menilai langkah Presiden Jokowi adalah sebuah terobosan dengan memilih Pansel dari kalangan perempuan dari beragam disiplin ilmu dan profesi. Terlepas latar belakang tim Pansel, menurut Masinton, Presiden Jokowi memiliki harapan besar agar Pansel menghasilkan calon komisoner KPK yang mumpuni untuk kemudian di serahkan dan ditindaklanjuti prosesnya oleh DPR, yakni komisi III. “Pansel yang baru ini diharapkan mau bekerja dengan menyeleksi orang-orang yang bebas dari kelompok kepentingan,” ujarnya.
Politisi PDIP itu menilai dari sembilan anggota tim Pansel relatif belum terkontaminasi dari kelompok tertentu maupun partai politik, termasuk Destry. Masinton yakin kesembilan anggota Pansel akan bekerja dengan teliti dan menggunakan asas kehati-hatian.
“Mereka masing-masing punya ukuran dan kriteria sendiri sesuai yang dinginkan publik, ditambah rekam jejak baik, punya integritas komitmen dan berani tentunya,” imbunya.
Direktur Center for Budget Analisis (CBA), Ucok Sky Khadafi, menyayangkan adanya keterkaitan Destry dengan Meneg BUMN. Semestinya, ketua beserta anggota Pansel bersih dari keterkaitan dan kepentingan kelompok tetentu. Dengan begitu, Pansel dapat bekerja tanpa beban.
“Ini sudah jelas dengan diangkat salah satu staf khusus dari Menteri BUMN membawa pesan khusus yang sangat politis untuk mengangkat komisioner KPK,” ujarnya.
Mantan direktur investigasi dan advokasi Fitra itu berpandangan, Pansel sebaiknya tidak menganggap dirinya memiliki kapasitas, integritas dan kejujuran dalam melakukan pemilihan calon komisoner KPK. Menurutnya, pola mengangkat kalangan perempuan seolah ingin menutupi adanya kasus mega skandal BLBI di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri.
“Ini sudah basi, dan cacat di mata publik. Dan Jokowi benar-benar asal mengangkat orang-orang yang punya kepentingan politik orang lain,” ujarnya.
Sekedar informasi, Destry mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Mengawali karier sebagai asisten peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) pada Januari - Agustus 1989. Destry kemudian mejadi peneliti pada FEUI mulai Agustus 1989 hingga Agustus 1990 .
Ia juga pernah menjabat analis moneter dan finansial pada Kementerian Keuangan pada Agustus 1992-Maret 1997. Ia sempat berkarier di di Citibank Indonesia dan menjadi konsultan ekonomi di Kedutaan Inggris. Hingga akhirnya, Destry berlabuh di PT Bank Mandiri Tbk sebagai ekonom sejak Mei 2011 hingga saat ini. Selain itu, Destry pun menjadi staf ahli Menteri BUMN Rini Soemarno.