Saat ini pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai rujukan dalam mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program.
Dasar hukum pemanfaatan DTSEN diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Kemudian, dalam pelaksanaannya, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyusun dan mengelola DTSEN. Sementara itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berperan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, antara lain sebagai penyedia sumber data serta mendukung pemutakhiran secara berkelanjutan.
Berdasarkan siaran pers BPS, pada awalnya DTSEN dibangun dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.
Apa itu Desil DTSEN?
Salah satu informasi penting yang dihasilkan DTSEN adalah desil. Singkatnya, desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Desil membagi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% keluarga. Desil 1 merupakan kelompok kesejahteraan relatif paling rendah dan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Penting untuk diketahui bahwa penentuan desil tidak didasarkan hanya pada penghasilan, kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator tertentu. Pemeringkatan desil dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi lainnya, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
Dalam siaran pers yang sama, diterangkan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga. Dicontohkan bahwa keluarga pada desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari sepuluh kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama.
Fungsi Desil
Masih dalam siaran pers yang sama, dikatakan bahwa desil berfungsi sebagai instrumen atau alat pemeringkatan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan relatifnya. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga sebagai salah satu acuan dalam menetapkan sasaran atau prioritas program, dengan tetap mengacu pada tujuan dan ketentuan masing-masing program. Oleh karena itu, desil itu sendiri tidak dapat diartikan sebagai daftar penerima program tertentu, melainkan perlu dipahami sesuai dengan konteks program yang menggunakannya.
