Program kerja Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (FH PTN) tahun 2024 antara lain menjalin kerja sama strategis secara global. Salah satu yang berhasil diwujudkan belum lama ini adalah kunjungan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Korea Selatan.
“Kali ini kami melanjutkan kerja sama dengan The Association of Korean Law School (AKLS). Ada 30 dosen dari 16 FH PTN melakukan kegiatan di Korea Selatan selama 2 hari,” jelas Ketua BKS Dekan FH PTN, Iman Prihandono kepada Hukumonline.
Kunjungan yang dilangsungkan pada 23—24 Mei 2024 lalu itu berjalan baik karena diterima hangat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) atau President of the Constitutional Court Republic of Korea, Justice Lee Jong-seok.
Baca juga:
- Dunia Kian Dinamis, Fakultas Hukum Perlu Berbenah Kurikulum
- BKS Dekan FH PTN dan Hukumonline Siap Merevolusi Pendidikan Tinggi Hukum
- 3 Isu Penting yang Perlu Jadi Perhatian BKS Dekan FH PTN
Pada pertemuan khusus tersebut President Lee Jong-seok, yang sebelumnya merupakan seorang Hakim pada Seoul High Court, menyampaikan apresiasinya. Ia menyampaikan bahwa kerja sama antara MK Korea Selatan dan MK Indonesia telah terjalin dengan baik. MK Indonesia misalnya belajar dari MK Korea Selatan mengenai mekanisme constitutional complaint.
“President Lee juga berharap AKLS dan BKS Dekan dapat saling membangun keilmuan hukum melalui penelitian bersama dan kegiatan akademis lainnya,” ujar Iman. Para delegasi BKS Dekan mendapat penjelasan mengenai proses beracara dan persidangan di MK Korea Selatan. Iman mengatakan ada beberapa kesamaan dalam pemilihan Hakim MK Korea Selatan dengan di Indonesia. “Hakim MK di Korsel juga diusulkan oleh Presiden, parlemen, dan dari unsur Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, delegasi BKS Dekan FH PTN se-Indonesia juga mengunjungi The Supreme Court Republic of Korea atau Mahkamah Agung (MA) Korea Selatan. Para delegasi disambut oleh Justice Bae Hyeong-won selaku Deputy Chief of Court Administration Office dan sekaligus sebagai Vice Minister of National Court Administration.