Pemilihan umum (Pemilu) 2024 serentak telah digelar di seluruh wilayah Indonesia. Perhitungan suara menjadi tahap yang bakal dilalui untuk menentukan siapa calon presidan dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) yang bakal terpilih untuk memimpin Indonesia dalam satu periode ke depan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) Prof Eddy Pratomo yang mencoblos kertas suara di tempat pemilihan sementara (TPS) 53 di Kelurahan Pondok Aren berharap pemilu dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin melalui mekanisme jujur dan adil (jurdil). Meski diguyur hujan lebat, Eddy memastikan proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan di TPS tempat menuangkan pilihan politiknya di balik bilik TPS berjalan dengan lancar.
“Kita bersyukur semuanya berjalan dengan lancar dan baik walau kondisinya hujan” ujar Eddy kepada Hukumonline Rabu (14/2/2024).
Dia berharap proses tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan secara aman dan kondusif sampai selesai penghitungan suara. Mengingat Pemilu 2024 menjadi agenda penting untuk menentukan siapa yang memimpin Indonesia ke depannya, Eddy melihat menjadi proses untuk mewujudkan demokrasi yang baik bagi Indonesia.
“Ini tanggal yang sangat penting bagi indonesia dalam rangka melaksanakan proses demokrasi yang adil dan bermartabat” katanya.
Baca juga:
- Dekan FH Universitas Brawijaya: Kawal Pemilu dari Kecurangan
- 9 Imbauan Komnas HAM Untuk Pemungutan Suara Pemilu 2024
- Kecurangan Membuat Hilangnya Legitimasi Hasil Pemilu
Terkait adanya perselisihan hasil suara nantinya, hingga adanya dugaan kecurangan misalnya, para pihak dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menekankan apapun hasilnya, dapat direspons semua pihak secara damai. Langkah tersebut setidaknya untuk menghindari efek negatif yang mungkin timbul.
“Jangan sampai karena kalah dan menang terjadi sesuatu yang mempengaruhi capaian yang telah dicapai saat ini baik secara pembangunan ekonomi dan politik” katanya..
Terkait dinamika hukum dan demokrasi selama pelaksanaan pemilu, Eddy mengungkapkan keprihatinannya. Kondisi ini terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo yang dibayangi oleh putusan MK yang disahkan secara minim etika. Dia menjelaskan hal ini menunjukan kondisi hukum dan demokrasi dalam keadaantidak baik-baik saja.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) menjadi suatu hal yang harus dipastikan semua pihak. Pemilu jurdil menurut Eddy menjadi harga mati yang harus dipastikan, karena dinamika yang terjadi terkait masalah etika dan moral tidak bisa membatalkan proses pencalonan pasangan capres-cawapres nomor urut 02. Karenanya dengan segala masalah dan kekurangan proses pencalonan, ketiga paslon tetap dianggap sah.
“Kenyataannya sekarang terjadi pemungutannya berarti ketiga paslon capres-cawapres ini sah dan resmi,” katanya.
Eddy berkomentar soal munculnya film ‘Dirty Vote’ yang mengangkat isu adanya indikasi kecurangan pemilu dari paslon capres-cawapres yang ada. Dia berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat merespons isu yang ada. Sebab Bawaslu menjadi intrumen negara yang independepen dan tepat untuk mengatasi masalah-masalah terkait indikasi kecurangan dalam pemilu.
“Harusnya Bawaslu segera mengambil tindakan agar supaya berita ini tidak mengurangi prinsip demokrasi” jelas Eddy.
Baginya, film dokumen ‘Dirty Vote’ menjadi sebuah bentuk kritik yang wajar terhadap semua penyelenggara dan peserta pemilu. Tapi begitu, Eddy berharap keberadaan film ‘Dirty Vote’ tidak perlu direspons secara berlebihan yang berujung terjadinya gesekan di masyarakat.
Masalah etika dan moral yang membayangi proses pemilu tahun ini menurut Eddy harus menjadi pelajaran bagi semua pihak kedepannya. Eddy juga berharap tidak terjadi kembali masalah serupa di kemudian hari. “Jadi sudah terjadi dan jadi pelajaran bagi kita semuanya” pungkasnya.