Tak hanya di tataran Parpol, di tingkat kades (Kepala Desa) dan pejabat-pejabat daerah pun banyak yang mengamankan posisi jabatan lewat dinasti politik yang dibangun keluarganya. Namun menurut Umbu, hal itu tidak menjadi masalah bila dinasti politik terjadi melalui persaingan yang sehat.
“Yang sulit saya terima adalah melanggengkan dinasti itu dengan memporak porandakan peraturan supaya dinasti itu bisa masuk, itu yang saya tak bisa terima,” tegasnya
Ia sangat menyayangkan dinasti yang dibangun Presiden Jokowi lewat iparnya, mengutak-atik hukum demi anaknya melanggeng sebagai Wapres. Tak berselang lama, hal itu juga dilakukan demi anaknya untuk maju Pilkada.
“Ini kan baru kakak naik, sudah naik lagi kasus adik. Yang terjadi dalam 2 tahun terakhir itu sangat kelewatan, semua pembentuk aturan masalahnya tunduk pada lingkaran itu ” tukasnya.
DPR dalam proses legislasi bahkan perannya terus tergerus. DPR sekarang perannya sudah tidak mandiri, mungkin tidak perlu lagi 500 an anggota dewan. Soalnya, nyatanya pun proses pengambilan Keputusan bukan pada 500 anggota dewan itu, melainkan ada pada Ketum 8 parpol.
“Cukup mereka saling ketemu, jalan-jalan di istana bersama-sama, sudah, selesai produk hukumnya mau diatur bagaimana,” celetuknya.