Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diakui pemerintah terjadi kendala di berbagai daerah. Hal itu diakui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Andi ZA Dulungketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII di DPR, Senin (1/7).
Diantaranya, papar Andi seperti belum tepatnya sasaran kepada masyarakat miskin. Hal itu disebabkan data yang digunakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011,untuk data Beras Miskin (Raskin).
Akibatnya, di lapangan terjadi perubahan data. Misalnya, warga yang telah pindah tempat tinggal dan meninggal dunia. “Memang persoalan data ini selalu menjadi persoalan di lapangan,” ujarnya.
Kemensos menerima data dari BPS yang telah diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Oleh Kemensos data tersebut memang mesti diverifikasi per enam bulan.
Namun sayangnya, verifikasi data belum maksimal dilakukan. Menurutnya, data yang digunakan sebagai rujukan adalah data dari TNP2K yang langsung diserahkan kepada PT Pos Indonesia sebagai pelaksana penyalur BLSM.
Kemensos melalui PT Pos Indonesia (Persero) sudah menyebar Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebanyak 10 juta lembar dari 15,5 juta yang ditargetkan menerima BLSM. Sedangkan sisanya masih terus diproses. Tapi, menurut Andi, hingga per 28 Juni 2013 sebanyak 8.554 KPS dikembalikan.
Bila diurai, dari total kartu BLSM yang kembali, sebanyak 22,69 persen ternyata sudah meninggal. Lalu, yang menolak pembagian kartu sebanyak 2,17 persen, pindah tanpa pemberitahuan 59,07 persen.