Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
Langkah apa yang dapat dilakukan pekerja jika upahnya di bawah upah minimum? Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam ulasan berikut ini.
- Hak Akses Data Nasabah untuk Kepentingan Gugatan Harta Bersama
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menguji dan memutuskan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan berkaitan dengan kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.
Ulasan selengkapnya: Hak Akses Data Nasabah untuk Kepentingan Gugatan Harta Bersama.
- Arti Presidential Threshold dalam Pemilu
Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.
Pada saat ini, ketentuan Presidential Threshold diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) di mana ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya (pemilu diadakan serentak).
Selengkapnya : Arti Presidential Threshold dalam Pemilu.
- Dapatkah Menguji Kembali Materi Muatan Pasal yang Sama ke MK?
Terhadap pasal dalam undang-undang yang pernah diajukan judicial review (“JR”) ke Mahkamah Konstitusi dapat diajukan permohonan pengujian kembali apabila materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dari dasar pengujian yang pernah dilakukan.
Penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam ulasan pada artikel ini.
- Akta Kelahiran sebagai Bukti Perkawinan yang Sah
Akta kelahiran bisa dijadikan sebagai alat pembuktian bahwa telah terjadi pernikahan, karena seorang anak dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Jika akta kelahiran ditujukan untuk pembuktian bahwa telah terjadi perkawinan dalam permasalahan pada perkara perdata, maka kedudukan akta tersebut adalah paling tinggi dalam derajat pembuktian hukum acara perdata.