Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik Hukumonline menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari soal akta kelahiran yang salah ketik sampai soal penyelesaian sengketa data pribadi:
1. Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign
Dengan adanya surat pengunduran diri, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.
Apabila terbukti adanya paksaan, maka surat pengunduran diri tersebut dapat dimintakan pembatalannya dan pekerja dapat mengklaim tentang tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) agar pekerja memperoleh hak-haknya.
Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan pada artikel ini.
2. Jika Tidak Ada Buku Nikah Saat Mengajukan Gugatan Cerai
Buku nikah bukan syarat utama untuk mengajukan cerai, buku nikah hanya merupakan syarat administratif. Syarat utama untuk mengajukan cerai adalah apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Tetapi sebelum itu kami menyarankan Anda untuk berbicara baik-baik dengan istri sebelum memutuskan untuk bercerai. Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan berikut ini.
3. Peralihan Tanah yang Dikuasai oleh Negara
Pelepasan, penghibahan, penjualan dan perbuatan lain yang pada intinya pemindahtanganan tanah yang merupakan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Kementerian, maka Menteri atas kewenangannya harus mengetahui dan mengizinkan perbuatan tersebut sebagai pengguna Barang Milik Negara.
Tidak hanya itu, Menteri tersebut harus mengajukan permohonan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Menteri Keuangan.
Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.
4. Jika Developer Memaksa Pembeli untuk Membayar Kelebihan Tanah
Tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa developer bisa memaksa pembeli untuk membeli tanah atau satuan rumah susun. Karena sejatinya dalam perjanjian jual beli selalu ada subjek hukum (penjual dan pembeli), adanya kesepakatan dari para pihak dan adanya hak dan kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli. Sehingga jika menganut kata sepakat maka harusnya tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian jual beli.
Lantas bagaimana mengenai kelebihan tanah yang dimaksudkan? Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.
5. Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika
Ketentuan pemberian remisi pada narapidana narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakat secara eksplisit hanya diatur untuk narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Simak ulasan lebih lanjut dalam artikel Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika.
6. Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang
Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dapat dijadikan jaminan utang yang masuk pada jenis hak istimewa (privilege).
Hak jaminan baru mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang dimiliki debitur (pihak yang berutang) tidak mencukupi guna melunasi semua utang-utangnya. Artinya selama PNS tersebut melunasi utangnya, maka SK PNS-nya tidak akan dipermasalahkan.
Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.
7. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin
Ada tiga jenis perjanjian perkawinan, yaitu:
- Pemisahan harta sama sekali;
- Pemisahan harta bawaan saja;
- Pemisahan terhadap untung rugi.
Perjanjian kawin hanya mengatur mengenai harta kekayaan, tetapi para pihak dapat mengatur hal-hal lain pada klausula tambahan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Simak ulasan selengkapnya dalam artikel Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin.
8. Prosedur Ganti Nama
Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.
9. Ini Demo-Demo yang Dilarang
Demonstrasi dibolehkan oleh hukum sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipidana.
Namun ada beberapa jenis demo yang dilarang lho, simak penjelasan lebih lanjut dalam artikel berikut ini.
10. Apabila Isi Bersih Air Minum dalam Kemasan Tidak Sesuai dengan Label
Pelaku usaha air minum dianggap telah melakukan pelanggaran karena memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan isi bersih atau netto sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
Konsekuensinya dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
Selain itu, dapat pula dijatuhi hukuman tambahan lho, penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.