Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik Hukumonline menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari soal notaris yang meninggal dunia sampai soal memperoleh akta cerai:
- Syarat untuk Memperoleh Bantuan Hukum
Ada dua cara untuk mendapatkan jasa advokat secara gratis, pertama meminta bantuan hukum (legal aid) ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan. Kedua, meminta bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat (pro bono).
Kedua cara tersebut sama-sama membutuhkan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, sebagai syarat untuk mendapatkan jasa hukum.
Selengkapnya: Syarat untuk Memperoleh Bantuan Hukum.
- Dasar Hukum Besaran Honorarium Advokat
Besarnya honorarium atas jasa hukum seorang advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Namun faktor penentu besaran honorarium advokat agar klien yakin hingga mencapai kesepakatan ialah melihat jam terbang yang pernah dilakukan seorang advokat.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan berikut ini.
- Tentang Perceraian karena Talak Satu
Perceraian dianggap telah terjadi apabila talak dijatuhkan suami di muka pengadilan agama dan talak tersebut telah diputuskan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kemudian dengan kondisi seperti itu, maka masing-masing istri atau suami boleh menikah lagi dengan orang lain. Dengan catatan, bagi wanita yang telah bercerai, terdapat ketentuan mengenai masa iddah.
Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.
- Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik
Tanda tangan digital dibuat dengan teknologi asymmetric cryptography dan public key infrastructure. Tanda tangan bersifat unik dan melekat ke satu identitas yang terverifikasi serta segala perubahan yang terjadi setelah dokumen ditandatangani dapat diketahui.
Bagaimana cara kerja dan pengaturannya? Silakan klik ulasan berikut ini.
- Jika Presiden Melibatkan TNI dan Polri Pada Kampanye Pemilu
Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Polri diwajibkan untuk bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis (pemilu). Perbuatan Presiden mengimbau TNI dan Polri untuk menyukseskan pemerintahan pada masa kampanye dapat dianggap sebagai tindakan yang menguntungkannya sebagai peserta pemilu.
Bagaimana jerat pidananya jika terbukti bersalah? Selengkapnya: Jika Presiden Melibatkan TNI dan Polri Pada Kampanye Pemilu.
- Syarat dan Cara Memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA)
Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis ypertama untuk anak yang berusia 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sedangkan jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari.
Bagaimana syarat dan cara memperolehnya? Silakan klik ulasan berikut ini.
- Apabila PT Tidak Melakukan Pendaftaran dan Pengumuman
Bila suatu PT sudah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum PT namun belum melakukan proses pendaftaran dan pengumuman, jika kita melihat aturan sebelumnya dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Namun aturan tersebut tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini.
Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.
- Apakah Kode Etik Termasuk Peraturan Perundang-undangan?
Menurut ahli, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang mengikat secara umum dan berdayalaku keluar yaitu ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (kedalam) pembentukannya.
Oleh karena itu, maka kode etik (termasuk kode etik advokat) tidak dapat dikategorikan/termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena kode etik adalah aturan yang dibuat untuk suatu kelompok tertentu (dalam hal ini adalah advokat).
Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.
- Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rahasia Bank
Pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam Pasal 41 hingga 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.
Selengkapnya: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rahasia Bank
- Pembuktian Unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
Perihal apakah agen pengirim tenaga kerja ke luar negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi dapat dijerat menggunakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau tidak, maka kesemua unsur di dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Apabila unsur-unsur pasal di atas tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipidana.
Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.