Dari Perbedaan Legalisasi dan Waarmerking Hingga Perbedaan MA dan MK
Terbaru

Dari Perbedaan Legalisasi dan Waarmerking Hingga Perbedaan MA dan MK

Termasuk di dalamnya membahas perbedaan pasal penipuan dan penggelapan, cara mengurus akta cerai tanpa sidang, adopsi anak secara kekeluargaan, hingga perbedaan MoU dan perjanjian/kontrak.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik yang menyediakan informasi artikel tanya-jawab permasalahan hukum dari para pembaca, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain-lain. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.

Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari dari perbedaan legalisasi dan waarmerking hingga perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, selengkapnya:

  1. Perbedaan Legalisasi dan Waarmerking oleh Notaris

Notaris karena jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tanda tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Wewenang tersebut antara lain dimanifestasikan ke dalam legalisasi dan waarmerking. Lalu, apa perbedaan antara legalisasi dan waarmerking pada suatu dokumen?

  1. Perbedaan Pasal Penipuan dan Penggelapan

Meski merupakan tindakan yang sama-sama memiliki unsur menguasai atau mengambil barang milik orang lain, namun terdapat perbedaan antara penipuan dan penggelapan di dalam KUHP. Apa saja perbedaan antara pasal penipuan dan penggelapan?

  1. Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak

Sering kali, format MoU dan kontrak sangat mirip sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Namun, pada umumnya MoU belum melahirkan suatu hubungan hukum karena baru berupa persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Selain itu, apa perbedaan antara MoU dan kontrak?

  1. Diangkat Jadi Karyawan Tetap, Bagaimana Kompensasi PKWT-nya?

Jika karyawan kontrak atau PKWT sudah berakhir masa kontraknya kemudian ia diangkat menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak tersebut berhak menerima uang kompensasi. Apa dasar hukumnya?

  1. Perbedaan Wewenang DPR, MA, dan MK dalam Perubahan Undang-Undang

Tagar #KawalPutusanMK menggaung di media sosial selama beberapa hari terakhir. Salah satu musababnya karena putusan MK tentang syarat usia calon kepala daerah nyaris tak diindahkan oleh DPR yang justru lebih tunduk terhadap putusan MA. Secara hukum, bagaimana kedudukan kewenangan DPR, MA, dan MK dalam suatu proses “perubahan” peraturan perundang-undangan?

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait