Di satu sisi, suatu desain kaus yang di dalamnya terdapat kata-kata bijak dapat didaftarkan dengan perlindungan desain industri. Syaratnya, desain kaus tersebut memiliki bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbeda dengan desain kaus yang telah diproduksi terlebih dahulu.
Namun di sisi lain, kata-kata bijak yang dicetak di atas kaus masih dapat dilindungi oleh hak cipta. Jika perusahaan lain sudah memublikasikan terlebih dahulu kata-kata bijak tersebut, dan seseorang menggunakan kata-kata bijak tersebut tanpa izin, maka yang bersangkutan berpotensi dianggap melanggar hak cipta.
Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Salah satu tugasnya adalah mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”) dan perubahannya, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Notaris dan perubahannya atau undang-undang lainnya.
Wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya di daerah kabupaten atau kota. Wilayah jabatan notaris untuk Kategori Daerah A (DKI Jakarta) tidak akan berubah dengan adanya rencana pemindahan ibukota negara berdasarkan UU Notaris dan perubahannya.
Kebijakan perusahaan untuk melakukan karantina karyawan di perusahaan dan melarang karyawan untuk pulang ke rumah adalah tidakan yang bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya, karantina hanya dapat dilakukan oleh pejabat karantina kesehatan, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Program pemulihan ekonomi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (“PP 23/2020”). Dalam PP 23/2020, diatur pemulihan ekonomi nasional bagi sektor perbankan serta kepada debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan dengan persyaratan tertentu.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.