Ragam informasi hukum dalam bentuk artikel tanya-jawab yang berkualitas tak henti-hentinya disajikan oleh Klinik Hukumonline. Selain berupa artikel, kami juga mengemas ragam obrolan hukum dalam sebuah podcast berjudul Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia.
Agar tak bosan membaca artikel yang panjang, berbagai infografis dan video YouTube juga diproduksi oleh tim Klinik Hukumonline. Tak lupa, kami juga hadir dalam chatbotLegal Intelligent Assistant (LIA) yang bisa menjawab pertanyaan kamu secara cepat dan tepat.
Dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari Karyawan Kontrak Dipaksa Resign Hingga Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Naskah Dinas. Yuk kita baca satu per satu biar semakin #MelekHukum!
Saat ini, total jangka waktu dan perpanjangan bagi karyawan kontrak (PKWT) adalah maksimal 5 tahun. Lantas, bagaimana hukumnya jika karyawan yang bekerja selama 5 tahun diminta untuk resign dan melamar kembali di perusahaan yang sama?
Pekerja atau karyawan yang telah memasuki masa pensiun memiliki hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Namun, bagaimana jika pekerja sudah diikutsertakan dalam program pensiun oleh pemberi kerja? Bagaimana simulasi penghitungan uang pensiun yang akan diterima?
Karyawan menggunakan fasilitas pribadi seperti laptop untuk bekerja di perusahaan. Bolehkah perusahaan tidak memberikan fasilitas kerja kepada karyawan? Apa yang bisa ditempuh karyawan jika hal demikian terjadi?
Peneliti asing yang melakukan riset di Indonesia perlu mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang. Lantas, adakah sanksi bagi orang asing yang melakukan penelitian tanpa izin?
Jika terjadi pencurian data pribadi, korban dapat menuntut secara pidana maupun menggugat secara perdata. Lantas, bagaimana hukum acara yang berlaku?
Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan memutus judicial review merupakan negative legislator. Apa itu negative legislator dan dapatkah MK membuat norma baru?
Dalam melakukan merger, bank pada prinsipnya tidak boleh merugikan kepentingan nasabah. Lantas, bagaimana bentuk perlindungan bagi nasabah bank, baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur ketika bank melakukan merger?
RUU Pelindungan Data Pribadi sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR. Simak kewajiban-kewajiban penting terkait dengan pelindungan data pribadi serta sanksi bagi pihak yang melanggarnya dalam artikel ini.
Untuk menjamin perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Apa keuntungan setelah mendapatkan sertifikasi ISPO dan apa sanksinya jika tidak melakukan sertifikasi?
Naskah dinas adalah sarana komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bolehkah naskah dinas menggunakan tanda tangan elektronik?
Itu dia 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.