2020 merupakan tahun yang spesial bagi Hukumonline, yang kini telah genap berusia 20 tahun. Lewat rubrik Klinik, Hukumonline terus menyajikan informasi hukum yang up-to-date dan terpercaya dalam bentuk artikel yang ringkas dan mudah dicerna. Selain itu, tim Klinik juga mengemas berbagai pembahasan masalah hukum ke dalam bentuk infografis, video YouTube, dan ada pula layanan chatbot dengan Legal Intelligent Assistant (LIA) yang semakin memudahkan pembaca.
Jika kamu lebih suka mendengarkan lewat podcast, kamu juga bisa menyimak perbincangan isu-isu hukum yang menarik melalui Hukumonline Podcast lewat berbagai platform podcast yang tersedia.
Untuk menutup tahun 2020 ini, kami menyajikan 20 artikel Klinik Hukumonline terpopuler sepanjang tahun 2020. Mulai dari hak karyawan yang menjadi korban PHK sebagai dampak dari COVID-19, hingga lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Pakta integritas merupakan perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pakta integritas tidak bersifat seremonial semata. Terdapat pengawasan berupa pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanannya.
Sistem pemerintahan berbasis elektronik telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang berbentuk layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
Salah satu bentuk sistem tersebut adalah e-court yang mencakup administrasi, pelayanan, dan persidangan, hingga pembacaan putusan/penetapan secara elektronik. E-court bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat serta menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.