Dari ​​​​​​Cara Selesaikan Sengketa Nasabah vs Bank Hingga Perjanjian Ambil Ginjal untuk Lunasi Utang
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Dari ​​​​​​Cara Selesaikan Sengketa Nasabah vs Bank Hingga Perjanjian Ambil Ginjal untuk Lunasi Utang

Cara menyelesaikan masalah dengan penyewa yang menunggak dan enggan pindah rumah hingga boleh tidaknya cuti tahunan dipotong sepihak karena WFH turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Dari awal berdiri hingga saat ini, Klinik Hukumonline senantiasa menyajikan berbagai informasi hukum berkualitas dalam bentuk artikel ringkas dan mudah dicerna masyarakat agar semakin #MelekHukum. Klinik Hukumonline juga mengemas informasi hukum ke dalam berbagai infografis dan video YouTube.

Selain itu, Klinik Hukumonline juga memiliki chatbotLegal Intelligent Assistant (LIA) yang bisa menjawab pertanyaan kamu dengan cepat dan akurat. Atau buat kamu penikmat Podcast, ragam obrolan hukum bisa pula kamu dengarkan di Hukumonline Podcast melalui berbagai platform podcast yang tersedia.

Dari pemantauan sepekan terakhir, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari cara menyelesaikan sengketa nasabah vs bank hingga perjanjian mengambil ginjal untuk lunasi utang. Simak terus sampai akhir ya!

  1. Sengketa Nasabah vs Bank, Selesaikan dengan Langkah-langkah Ini

Untuk menyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank, cobalah lakukan langkah-langkah seperti mencermati ulang isi kontrak, meminta penjelasan atau konsultasi ke bank, membuat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memohon pendampingan hukum.

  1. Ortu Bagikan Harta ke Anaknya Sebelum Meninggal, Bagaimana Hukumnya?

Jika melakukan pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup jelas merupakan bentuk penyimpangan dari pemberlakuan sistem waris Islam di Indonesia. Sebab, rukun dan syarat utama pembagian harta waris adalah adanya kematian pewaris. Tapi jika terlanjur membagikan harta sebelum pewaris meninggal, bagaimana hukumnya?

  1. Lakukan Ini Jika Penyewa Menunggak dan Enggan Pindah Rumah

Apabila menyewakan tanpa jangka waktu tertentu, pemberi sewa berhak menghentikan sewa itu setiap waktu, sepanjang mengindahkan cara-cara dan jangka waktu untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat. Kemudian, bagaimana jika si penyewa yang menunggak tetap enggan pindah dari rumah sewa?

  1. Konsekuensi Hukum Jika Developer Perumahan Tak Menyediakan Jaringan Listrik

Pihak yang melaksanakan pembangunan perumahan harus menyediakan jaringan listrik. Sebab, jaringan listrik merupakan utilitas umum yang tercantum dalam rencana kelengkapan utilitas umum penyelenggaraan perumahan. Lalu, adakah sanksinya jika tak menyediakan jaringan listrik?

  1. Subjek dan Objek Eksaminasi Perkara

Eksaminasi atau sering disebut dengan legal annotation adalah pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim). Jadi, siapa sih yang dapat melakukan eksaminasi?

  1. Memperjanjikan Ginjal Diambil untuk Lunasi Utang, Bolehkah?

Secara hukum, organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Jadi, jika ginjal diperjanjikan untuk diambil sebagai pelunasan utang, bolehkah ini dilakukan?

  1. Cuti Tahunan Dipotong Sepihak karena WFH, Bolehkah?

Karena berdalih WFH, cuti tahunan dipotong sepihak. Padahal perbuatan perusahaan yang menghapus atau memotong cuti hingga jumlah cuti tahunannya kurang dari 12 hari, tentu bertentangan dengan hukum. Langkah apa yang bisa dilakukan pekerja?

  1. Perbedaan Deposito di Bank Syariah dengan Deposito di Bank Pada Umumnya

Praktik perbankan syariah mendasarkan operasionalnya pada prinsip syariah, salah satunya menghindari bunga. Begitu pula dengan deposito di bank syariah, setidaknya ada 3 perbedaan dengan deposito di bank konvensional lainnya. Apa saja itu?

  1. Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)

Pelaku penjual ponsel di black market bisa dikenakan sanksi administratif, pidana penjara atau denda. Sebab, tentu saja ponsel tersebut tidak memenuhi standar-standar seperti petunjuk penggunaan dan kartu jaminan atau garansi dalam bahasa Indonesia serta IMEI teregistrasi dan tervalidasi.

  1. Bolehkah Gaji Direksi Dipotong karena Performa Perusahaan Tak Memuaskan?

Kinerja PT dapat dievaluasi dalam laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan PT, dan rincian masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. Lantas dengan adanya evaluasi itu, bisakah gaji direksi dipotong karena performa perusahaan tak memuaskan?

Nah itu dia 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘ramai’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.

Tags: