​​​​​​​Dari Aturan Two Months Notice Dilanggar hingga Pembeli Ogah Bayar Pesanan COD
10 Artikel Klinik Terpopuler:

​​​​​​​Dari Aturan Two Months Notice Dilanggar hingga Pembeli Ogah Bayar Pesanan COD

Penetapan asal usul anak hasil kawin siri dan poligami hingga konsekuensi jika klausul kerahasiaan tak dimuat dalam perjanjian juga dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
​​​​​​​Dari Aturan <i>Two Months Notice</i> Dilanggar hingga Pembeli Ogah Bayar Pesanan <i>COD</i>
Hukumonline

Untuk mencapai misi menjadikan masyarakat semakin #MelekHukum, Klinik Hukumonline senantiasa memproduksi berbagai informasi hukum yang dikemas ke dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna. Kami juga mengemas informasi hukum tersebut menjadi berbagai infografis dan video YouTube.

Bagi yang membutuhkan jawaban cepat, kamu bisa berkonsultasi melalui layanan chatbot Legal Intelligent Assistant (LIA). Atau bagi kamu yang bosan baca artikel tulisan, kini kamu bisa nikmati ragam obrolan hukum di Hukumonline Podcast yang bisa kamu dengar melalui berbagai platform podcast yang tersedia.

Berdasarkan pemantauan sepekan terakhir, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari jika aturan two months notice dilanggar hingga pembeli ogah bayar pesanan COD.

  1. Konsekuensi Hukum Jika Aturan Two Months Notice Dilanggar

Permohonan pengunduran diri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Tapi, perusahaan diperbolehkan mengatur kebijakan lain melebihi ketentuan 30 hari itu.

  1. 5 Langkah Permohonan Itsbat Nikah

Agar dapat memperoleh akta nikah, pasangan yang menikah siri dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, untuk mendapat pengesahan perkawinan. Bagaimana langkah-langkah untuk memohon itsbat nikah?

  1. Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri dan Poligami

Anak hasil perkawinan siri yang dalam hal ini juga poligami dapat diajukan penetapan asal-usul anak melalui permohonan ke Pengadilan Agama. Apa dasar hukum atas penetapan asal-usul anak ini?

  1. Meski Pindah Tangan, Objek HT Tetap Bisa Dieksekusi

Karena hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada, maka meskipun objek hak tanggungan telah berpindah tangan, hak tanggungan yang melekat padanya tetap bisa dilakukan eksekusi.

  1. Sanksi Bagi Advokat LBH yang Meminta Bayaran

Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada dasarnya dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum. Tapi, adakah sanksi bagi advokat LBH yang nekat meminta bayaran?

  1. Konsekuensi Jika Klausul Kerahasiaan Tak Dimuat di Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, jika para pihak terlanjut tidak mencantumkan klausul kerahasiaan yang sesungguhnya rawan untuk disebarkan, langkah apa yang bisa ditempuh para pihak untuk tetap menjaga informasi rahasianya?

  1. Pengakuan Pelaku Cabul dan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti

Dalam pembuktian hukum pidana, setidak-tidaknya diperlukan dua alat bukti. Oleh karenanya, apakah dengan adanya pengakuan pelaku dan visum et repertum itu cukup dijadikan sebagai alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

  1. Hukum Menggunakan Tanah Hasil Pengadaan Saat Ganti Rugi Belum Diberikan

Selama ganti kerugian atas hasil pengadaan tanah belum diberikan, maka belum terjadi pelepasan hak atas tanah tersebut. Sehingga, apabila tanah hasil pengadaan itu telah digunakan oleh pihak tambang, ia dapat dikenai sanksi perdata dan pidana. Apa dasar hukumnya?

  1. Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!

Jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah para pihak mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Jadi, tidak dibenarkan loh ya tindakan pembeli yang ogah bayar pesanan cash on delivery (COD), sehingga pembeli tetap wajib membayar pesanannya.

  1. Berbuat Pidana di LN, Bisakah WNI Memilih Hukum yang Lebih Meringankan Baginya?

Untuk mengetahui pelaku dihukum menggunakan hukum di negara Indonesia atau hukum di mana perbuatan itu dilakukan, harus dipahami terlebih dahulu mengenai asas-asas hukum pidana. Kemudian karena hukum pidana termasuk ranah hukum publik, maka pelaku tindak pidana tidak dapat memilih hukum mana yang berlaku bagi dirinya atau mana yang lebih meringankan.

Itu dia 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘ramai’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.

Tags:

Berita Terkait