Setelah resmi menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dituntut menepati segala janji yang diutarakan saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Bahkan, anggota DPD asal Provinsi Aceh, Fachrul Razi, telah melayangkan surat secara pribadi kepada Jokowi usai dilantik menjadi presiden.
Sebagai orang yang pernah tinggal di Aceh, ia menilai Jokowi mengetahui kondisi kehidupan masyarakat Aceh. Begitu pula Jusuf Kalla (JK) yang memiliki kontribusi menjadi juru damai di Helsinki, Finlandia, atas kemelut Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh puluhan tahun silam.
Dikatakan Razi, suratnya itu memuat beberapa tuntutan yang mesti dipenuhi Jokowi sesuai janjinya saat kampanye di Aceh. Tuntutan tersebut antara lain Jokowi diminta menyelesaikan pembuatan aturan turunan dari berbagai UU yang berkaitan dengan Aceh yang sampai saat ini tak juga rampung.
“Aceh setelah damai, aturan turunan itu tidak juga selesai. Pemerintah pusat masih setengah hati. Apa yang ditakutkan pemerintah pusat terhadap Aceh. Aceh memiliki SDA dan SDM, tapi hanya diberikan janji dengan UU yang ada. UU terkait pemerintahan Aceh banyak yang tidak selesai,” ujarnya, Rabu (22/10).
Selain itu, ia meminta agar Aceh tidak dilakukan pemekaran. Menurutnya, melakukan pemekaran terhadap Aceh bukanlah jalan keluar dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat serambi Mekah itu.
“Tapi pemerataan ekonomi. Kita yakin dengan pembangunan ekonomi, Aceh menjadi pintu gerbang lintas perdagangan. Kami ingin Jokowi menepati janji politiknya menjadikan Aceh damai, adil dalam bingkai NKRI,” katanya.
Anggota DPD Abdurrahman Abubakar Bahmid menambahkan, masyarakat daerah Indonesia Timur menaruh harapan besar terhadap sosok Jokowi yang merakyat dengan gaya blusukan. Senator DPD juga memiliki harapan yang sama terhadap pemerintahan di bawah tampuk kepemimpinan Jokowi- JK.
Abubakar mengatakan, pembangunan Indonesia Timur amatlah timpang dengan kota lainnya. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur ekonomi, telekomunikasi, transportasi, energi dan perumahan yang cukup miris.
“Kalau dalam analogi tubuh, Wajah Indonesia itu Jakarta dan dipoles. Sementara daerah itu kaki, dan tangan,” ujarnya.
Senator asal Provinsi Gorontalo itu yakin Jokowi dapat memenuhi janjinya, mengingat sosok Jokowi yang mengerti kedaerahan. Apalagi Jokowi memulai karir di pemerintahan menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi citra rasa beliau tahu soal permasalahan kedaerahan. Sehingga ini menjadi nilai tambah untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Anggota DPD Mesakh Mirin menambahkan, harapan masyarakat Papua tak jauh berbeda dengan harapan daerah lain. Menurutnya, Papua seperti daerah yang menakutkan bagi pemimpin negeri ini. Padahal, kehidupan masyarakat Papua di pedalaman amatlah miskin. Belum lagi dengan permasalahan pendidikan yang belum dapat dinikmati masyarakat Papua umumnya.
“Perjalanan rakyat Papua tidak sejalan sesuai dengan UU Otonomi Khusus (Otsus). Pak Jokowi dan JK tolong perhatikan Papua adalah pendidikan. Paradigma pemimpin negara terutama terhadap Papua dan Aceh harus diubah,” katanya.
Senator asal Papua itu mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK harus memberikan kesempatan masyarakat Papua untuk bekerja menjadi pegawai negeri di lembaga maupun pemerintahan. Ia menilai selama ini terjadi kesenjangan antara masyarakat Papua dengan Jakarta.
Padahal, pemerintah pusat mendapatkan bagian dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) Papua yang tak ada habisnya. “Tapi pendidikan masyarakatnya minim, akses kesenjangan sosial jauh. Saya mengimbau agar Papua dimekarkan karena wilayahnya luas, begitu pula alamnya sulit dijangkau,” katanya.
Sebagai orang yang pernah tinggal di Aceh, ia menilai Jokowi mengetahui kondisi kehidupan masyarakat Aceh. Begitu pula Jusuf Kalla (JK) yang memiliki kontribusi menjadi juru damai di Helsinki, Finlandia, atas kemelut Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh puluhan tahun silam.
Dikatakan Razi, suratnya itu memuat beberapa tuntutan yang mesti dipenuhi Jokowi sesuai janjinya saat kampanye di Aceh. Tuntutan tersebut antara lain Jokowi diminta menyelesaikan pembuatan aturan turunan dari berbagai UU yang berkaitan dengan Aceh yang sampai saat ini tak juga rampung.
“Aceh setelah damai, aturan turunan itu tidak juga selesai. Pemerintah pusat masih setengah hati. Apa yang ditakutkan pemerintah pusat terhadap Aceh. Aceh memiliki SDA dan SDM, tapi hanya diberikan janji dengan UU yang ada. UU terkait pemerintahan Aceh banyak yang tidak selesai,” ujarnya, Rabu (22/10).
Selain itu, ia meminta agar Aceh tidak dilakukan pemekaran. Menurutnya, melakukan pemekaran terhadap Aceh bukanlah jalan keluar dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat serambi Mekah itu.
“Tapi pemerataan ekonomi. Kita yakin dengan pembangunan ekonomi, Aceh menjadi pintu gerbang lintas perdagangan. Kami ingin Jokowi menepati janji politiknya menjadikan Aceh damai, adil dalam bingkai NKRI,” katanya.
Anggota DPD Abdurrahman Abubakar Bahmid menambahkan, masyarakat daerah Indonesia Timur menaruh harapan besar terhadap sosok Jokowi yang merakyat dengan gaya blusukan. Senator DPD juga memiliki harapan yang sama terhadap pemerintahan di bawah tampuk kepemimpinan Jokowi- JK.
Abubakar mengatakan, pembangunan Indonesia Timur amatlah timpang dengan kota lainnya. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur ekonomi, telekomunikasi, transportasi, energi dan perumahan yang cukup miris.
“Kalau dalam analogi tubuh, Wajah Indonesia itu Jakarta dan dipoles. Sementara daerah itu kaki, dan tangan,” ujarnya.
Senator asal Provinsi Gorontalo itu yakin Jokowi dapat memenuhi janjinya, mengingat sosok Jokowi yang mengerti kedaerahan. Apalagi Jokowi memulai karir di pemerintahan menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi citra rasa beliau tahu soal permasalahan kedaerahan. Sehingga ini menjadi nilai tambah untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Anggota DPD Mesakh Mirin menambahkan, harapan masyarakat Papua tak jauh berbeda dengan harapan daerah lain. Menurutnya, Papua seperti daerah yang menakutkan bagi pemimpin negeri ini. Padahal, kehidupan masyarakat Papua di pedalaman amatlah miskin. Belum lagi dengan permasalahan pendidikan yang belum dapat dinikmati masyarakat Papua umumnya.
“Perjalanan rakyat Papua tidak sejalan sesuai dengan UU Otonomi Khusus (Otsus). Pak Jokowi dan JK tolong perhatikan Papua adalah pendidikan. Paradigma pemimpin negara terutama terhadap Papua dan Aceh harus diubah,” katanya.
Senator asal Papua itu mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK harus memberikan kesempatan masyarakat Papua untuk bekerja menjadi pegawai negeri di lembaga maupun pemerintahan. Ia menilai selama ini terjadi kesenjangan antara masyarakat Papua dengan Jakarta.
Padahal, pemerintah pusat mendapatkan bagian dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) Papua yang tak ada habisnya. “Tapi pendidikan masyarakatnya minim, akses kesenjangan sosial jauh. Saya mengimbau agar Papua dimekarkan karena wilayahnya luas, begitu pula alamnya sulit dijangkau,” katanya.