Pemerintah saat ini masih mengkaji perubahan cuti bersama Lebaran 2018 yang tadinya diputuskan tujuh hari hari kerja melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Hal ini disampaikan Menteri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seperti dilansir Antara, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/5).
"Jadi, kami tetap pada SKB tersebut, tetapi kami akan cermati hal-hal yang menjadi masukan dari semua kementerian dan tentu saja masukan-masukan yang ada. Nanti kami kumpul dulu semua kementerian dengan mengundang pihak-pihak terkait," kata Puan.
Awalnya, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2018 ditetapkan sebanyak empat hari, yaitu 13, 14, 18 dan 19 Juni 2018. Namun, pada 18 April 2018, berdasarkan SKB tiga menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin cuti bersama menjadi tujuh hari.
Sesuai SKB total libur Lebaran dimulai pada 11 Juni hingga 20 Juni 2018, detailnya adalah cuti bersama pada 11, 12, 13, 14 Juni; libur Lebaran 15 dan 16 Juni; 17 Juni adalah pada Minggu dan cuti bersama 18, 19, 20 Juni 2018.
"Tadi baru saja membicarakan bagaimana mempersiapkan hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan persiapan menjelang puasa, lebaran dan sesudah lebaran. Jadi hal-hal yang akan dipersiapkan apakah itu perbankan, pelabuhan, bandara, kemudian bursa efek dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi tadi sudah banyak yang disampaikan untuk dicermati," jelas Puan.
Tujuannya adalah jangan sampai produktivitas berkaitan dengan ekonomi menjadi tidak dicermati. "Namun, jangan sampai mengurangi waktu bersilaturahmi umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia menjelang puasa dan Idul Fitri. Dalam waktu satu atau dua hari ini secepatnya kami akan berkumpul lagi untuk menyamakan persepsi dengan semua kementerian terkait dan mengundang Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan tentu saja perwakilan dari pengusaha," tambah Puan.
Menurut Puan, sebelum ada perubahan maka SKB tiga menteri itu masih tetap berlaku. "Kami lihat dulu karena belum tahu bagaimana nanti. Jadi, SKB tiga menteri tetap berlaku. Keputusannya secepatnya sebelum puasa," ungkap Puan.
(Baca Juga: Cuti Bersama Lebaran 2018 Tambah 3 Hari, Ini Penjelasan Pemerintah)
Seperti diketahui, pada Rabu (18/4), pemerintah mengumumkan bahwa cuti bersama lebaran menjadi tujuh hari, dari sebelumnya hanya empat hari. Saat itu, Puan Maharani mengatakan, salah satu pertimbangan ditambahkan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah adalah untuk mengurai arus lalu lintas sebelum dan sesudah mudik Lebaran. Selain itu, ia berharap dengan penambahan cuti bersama itu, persiapan pemerintah akan dapat lebih baik dari dari tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan demikian cukup waktunya bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di luar kota,” kata Puan.
Kebijakan cuti Bersama lebaran ini memang menjadi polemik di masyarakat. Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Yayuk Sri Rahayuningsih, misalnya. Dia meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang seberapa penting rencana penambahan hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri dilakukan.
(Baca Juga: Cuti Bersama Bertambah, Pelayan Publik Jalan Terus)
Yayuk mengaku khawatir penambahan hari libur ini berimplikasi mengganggu proses belajar mengajar pendidikan anak didik siswa sekolah. Namun, bila rencana penambahan liburan tetap dilakukan, Anggota Komisi X yang mengurusi bidang pendidikan itu mengusulkan agar sekolah tak perlu ikut diliburkan.
“Kalau bisa tak perlu diliburkanlah, siswa fokus belajar saja. Lagipula cuti libur ini kan untungnya untuk pekerja baik karyawan swasta maupu pegawai negeri,” kata Yayuk seperti dilansir situs Partai NasDem.
Untuk saat ini, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah memanggil sejumlah menteri ke Istana, Rabu (2/5), untuk membahas cuti bersama lebaran 2018. Rapat dihadiri Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANT)